Menteri ESDM soal Kerugian Timah Rp271 T: Yang Berhak Hitung Siapa? - CNN Indonesia

 

Menteri ESDM soal Kerugian Timah Rp271 T: Yang Berhak Hitung Siapa?

Jakarta, CNN Indonesia 

--

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal kasus korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

Komentar juga ia berikan terkait nilai kerugian Rp271 triliun imbas korupsi tersebut.

"Kita kan gak mau ada hitungan macam-macam. Yang berhak menghitung siapa? BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ungkap Menteri Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (5/4) seperti dikutip dari CNBC.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arifin mengatakan, saat ini pihaknya bersama dengan instansi lain sedang mendalami kasus tersebut. Khususnya berkenaan dengan perizinan pertambangan.

Korupsi mencoreng sektor pertambangan timah di Indonesia. Korupsi terjadi dalam tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022.

Kasus tersebut melibatkan suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis hingga 'crazy rich' Helena Lim.

Kejaksaan Agung (Kejagung) bahkan sudah merilis 16 nama tersangka kasus korupsi beserta nama perusahaannya yang tercatat aktif melakukan produksi timah di Tanah Air.

Kejagung juga menyebut kerugian yang timbul imbas korupsi ini mencapai Rp271 triliun.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan korupsi timah ini menjadi pembelajaran baru bagi pemerintah untuk lebih mendorong digitalisasi dalam semua sistem investasi, termasuk di sektor pertambangan.

"Kasus timah ini memang menjadi pembelajaran buat kita semua. Jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA," ujarnya dalam unggahan instagram terbaru, Kamis (4/4).

Berdasarkan website Kementerian ESDM, SIMBARA adalah Sistem Informasi Mineral dan Batu bara yang diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara. Sistem ini telah go live mulai September 2023 dan saat ini mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara di dalam satu ekosistem.

Sistem SIMBARA ini menurut Luhut berhasil mengurangi korupsi di sektor batu bara dan berhasil menambah penerimaan negara. Karenanya, ia mendorong digitalisasi untuk komoditas timah juga dilakukan.

"Simbara ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara, sehingga batu bara kita tahu persisi asalnya dari mana, jumlahnya berapa, grade dan statusnya kita tahu. Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar. Karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan semua itu. Jadi itu semua dilakukan secara otomatis," jelasnya.

Luhut mengungkapkan saat ini SIMBARA untuk timah tengah disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, pengawasan timah akan lebih mudah dilakukan.

"Sekarang ini saya sedang mengejar ESDM, supaya sistem di ESDM selesai. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera, timah ke dalam sistem ini. Ketika timah masuk ke sistem ini kita bisa men-trace asalnya timah ini dari mana, dari tempat yang benar nggak? kalau tempat asalnya sudah benar, sudah bayar pajak belum? sudah bayar royalti belum?," imbuhnya.

(agt)

Baca Juga