Romo Magnis Ibaratkan Presiden Bagi Bansos demi Capres Bagai Pegawai Mencuri - detik

 Romo Magnis Ibaratkan Presiden Bagi Bansos demi Capres Bagai Pegawai Mencuri

Jakarta

-

Ahli dariGanjar Pranowo-Mahfud Md, Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis, menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden yang disebutnya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2024. Romo Magnis mengibaratkan hal yang dilakukan presiden sebagai pegawai yang mencuri uang di toko.

Hal itu disampaikan Romo Magnis saat memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). Romo Magnis, yang merupakan Profesor Filsafat STF Driyakara, mulanya mengatakan bansos bukan milik pemerintah.

"Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik Presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab Kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya," kata Romo Magnis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan Presiden yang menggunakan kekuasaan dalam membagikan bansos untuk memenangkan pasangan capres, maka hal itu sama dengan pegawai yang mencuri uang di toko. Romo Magnis sendiri tak menyebut nama dalam menyampaikan analoginya di persidangan.

"Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian ya pelanggaran etika," jelasnya.

Romo Magnis mengatakan jika hal itu terjadi, maka Presiden itu telah kehilangan etika. Padahal, kata dia, seharusnya seorang Presiden dapat melayani semua masyarakat.

"Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai Presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat," ujarnya.

Romo Magnis juga menyoroti adanya keberpihakan Presiden dalam Pemilu. Di mana, kata dia, seharusnya Presiden tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengarahkan aparat negara agar mendukung salah satu pasangan calon.

"Dia secara berat melanggar tuntutan etika bahwa dia tanpa membedakan-bedakan adalah presiden semua warga negara termasuk semua politisi," tuturnya.

(amw/haf)

Baca Juga