Sri Mulyani Bantah Blokir Anggaran untuk Biayai Bansos
Jumat, 5 April 2024 | 17:51 WIB
Yustinus Patris Paat / RZL
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 5 April 2024. (Antara Foto/Galih Pradipta)
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kebijakan blokir sementara anggaran kementerian/lembaga (K/L) atau automatic adjustment tidak ditujukan untuk membiayai bantuan sosial (bansos). Pernyataan tersebut sekaligus memberikan klarifikasi terhadap dugaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan kebijakan automatic adjustment demi mendukung pasangan capres-cawapres tertentu dalam Pilpres 2024.
"Tampaknya muncul persepsi bahwa automatic adjustment dilakukan untuk membiayai bansos. Saya tegaskan, tidak," ujar Sri Mulyani dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan automatic adjustment telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2022 dengan dasar hukum yang sesuai. Pemblokiran sementara anggaran K/L tersebut, katanya, selalu dilakukan pada awal tahun dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan APBN menghadapi dinamika global dan nasional.
"Kami sampaikan bahwa automatic adjustment memang selalu dilakukan sejak awal (tahun). Pada 2022 automatic adjustment dilakukan melalui surat Menkeu pada 29 November 2021, bahkan sebelum TA dimulai, kami sudah menulis surat automatic adjustment," kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, pada APBN 2024, pihaknya telah mengirimkan surat automatic adjustment pada 29 Desember 2023 kepada kementerian/lembaga. Namun, ia mengakui automatic adjustment untuk APBN 2024 menjadi sorotan publik karena berada dalam tahun politik, meskipun pihaknya telah melaksanakan automatic adjustment sejak 2022.
Tentang besaran automatic adjustment sebesar 5%, Sri Mulyani menjelaskan angka tersebut merupakan bagian dari pengelolaan APBN secara fleksibel untuk meningkatkan ketahanan APBN terutama saat menghadapi ketidakpastian.
"5% diperkirakan sesuai dengan data historis dari seluruh K/L. Rata-rata penyerapan anggaran mereka adalah sekitar 95%, dengan harapan automatic adjustment sebesar 5% tersebut tidak akan mengganggu program-program prioritas K/L dan dana tersebut tidak akan dialihkan ke K/L lainnya, tetapi tetap menjadi milik K/L yang bersangkutan," paparnya.
"Jika K/L memiliki prioritas yang mendesak, maka mereka dapat meminta untuk membuka blokir tersebut. Namun, hal ini dilakukan secara selektif dengan tujuan untuk menjaga disiplin fiskal dan memprioritaskan program-program di setiap K/L," tambahnya.
Simak berita dan artikel lainnya di
Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
Bagikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar