Media Israel: Yordania Tolak Hamas Buka Kantor di Negaranya Kalau Terpaksa Pindah dari Qatar
TRIBUNNEWS.COM - Media Israel, Times of Israel, melansir kabar kalau Yordania secara tegas menolak gagasan yang dilontarkan pejabat senior Hamas untuk memindahkan kantor mereka dari Qatar ke negara kerajaan tersebut.
"Yordania pada hari Selasa dengan cepat menghilangkan gagasan bahwa para pemimpin Hamas akan dipersilakan untuk mendirikan kantor mereka di wilayah mereka setelah seorang pejabat senior Hamas menyarankan biro politik kelompok teror tersebut akan pindah ke kerajaan tersebut jika terpaksa meninggalkan rumahnya saat ini di Qatar," tulis laporan tersebut dikutip Jumat (24/5/2024).
Baca juga: Yordania Marah Besar: Israel Cari Masalah, Masjid Al-Aqsa Diserbu Ben-Gvir dan Yahudi Ekstremis
Dilaporkan awal bulan ini kalau para pemimpin politik Hamas sedang menjajaki pemindahan basis operasi mereka keluar dari Qatar, karena negara Teluk tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar atas pengaruhnya terhadap kelompok pembebasan Palestina tersebut dalam negosiasi penyanderaan gencatan senjata tidak langsung dengan Israel.
Menepis rumor tersebut, seorang petinggi Hamas, Mousa Abu Marzouk mengatakan kepada jaringan TV al-Alam Iran pada Senin kalau para pemimpin Hamas tersebut tidak akan pindah ke Irak, Suriah atau Turki.
“Potensi relokasi apa pun, yang saat ini tidak terjadi, akan dilakukan di Yordania. ”
“Yordania adalah negara yang mendukung perlawanan Palestina, dan Hamas menjaga hubungan positif dengan pemerintah Yordania,” kata Marzouk.
Kepemimpinan Hamas diusir dari Yordania dan kantornya ditutup oleh Raja Abdullah pada tahun 1999.
Baca juga: Diajak Hamas Perangi Israel, Yordania Kutuk Polisi yang Kawal Yahudi Ekstremis Nodai Masjid Al-Aqsa
"Dan raja yang baru dicalonkan tersebut menuduh kelompok tersebut mencampuri hubungan sensitif Yordania dengan penduduk Palestina yang berjumlah besar," tulis ulasan media Israel.
Doha telah menjadi tuan rumah bagi para pemimpin politbiro Hamas, termasuk Ismail Haniyeh, sejak tahun 2012, dan telah menjadi mediator utama dalam perang antara kelompok teror tersebut dan Israel, khususnya dalam upaya untuk menjamin pembebasan sandera dan kesepakatan gencatan senjata.
"Negara ini adalah salah satu pendukung utama Hamas, yang menyumbangkan ratusan juta dolar kepada kelompok tersebut setiap tahunnya," tulis laporan Times of Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari mengatakan pekan lalu tidak ada rencana untuk menutup kantor biro politik Hamas selama upaya mediasi masih berlangsung dalam perang Israel-Hamas.
Menurut situs berita Ynet, pemerintah Yordania marah pada pernyataan Abu Marzouk.
Mengutip intelijen Yordania, laporan itu mengatakan Yordania yakin Iran lah yang mendorong gagasan agar Hamas pindah ke Yordania setelah militernya mengambil bagian dalam koalisi pimpinan Amerika yang mencegat serangan rudal dan drone yang diluncurkan terhadap Israel pada 13-14 April.
Baca juga: AS Sibuk Bantu Israel Jatuhkan Drone Iran di Suriah-Irak, Ini Video Ledakan di Langit Yordania
Laporan itu mengatakan pemerintah Yordania mengirim diplomat veteran Ziad Majali untuk segera menolak gagasan tersebut.
“Hamas berperilaku seolah-olah tidak ada negara dan otoritas di Yordania yang akan memutuskan dan menentukan bagaimana bertindak dan berperilaku,” kata Majali.
“Yordania telah menutup kebijakan mengenai sel-sel (gerakan) Palestina – dan kami tidak bermaksud untuk membukanya kembali.”
Di tengah demonstrasi anti-Israel yang rutin terjadi di Yordania, sumber keamanan senior di negara tersebut mengatakan kepada Ynet bahwa banyak orang yang ditahan pada protes tersebut “terungkap melakukan perintah kepemimpinan Hamas atau telah menerima uang untuk menghadiri demonstrasi protes,” dan ditahan di penjara.
“Kami menahan mereka karena era organisasi Palestina yang melakukan apa pun yang mereka inginkan di Yordania telah berakhir. Kami adalah kerajaan yang terorganisir dengan prioritas kebijakan dan tidak akan membiarkan siapa pun ikut campur dalam urusan kami,” kata sumber tersebut.
Situs Khaberni membantah laporan ini dan menyebut Pemerintah Yordania secara resmi membantah menahan orang-orang yang berdemo mendukung Palestina.
Amman menegaskan, sikap mereka tetap mendukung penuh pembebasan dan kemerdekaan Palestina serta berkomitmen membantu warga sipil dengan mengirimkan bantuan rutin lewat berbagai jalur, baik secara airdrops maupun lewat jalur darat.
Beberapa dekade sebelum perselisihannya dengan Hamas, Yordania terlibat konflik terbuka dengan Organisasi Pembebasan Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat pada tahun 1970, selama periode yang dikenal sebagai September Hitam, yang menewaskan ribuan warga Palestina.
"Pada akhir konflik kekerasan, PLO diusir dari kota-kota besar di Yordania dan raja Hussein saat itu telah mengkonsolidasikan kekuasaannya," kata laporan Times of Israel.
(oln/toi/*)
Komentar
Posting Komentar