Rusia Umumkan Syarat Baru Jadi Anggota BRICS, Dilarang Keras Dukung Sanksi Barat - Sindo news

- Setiap negara yang ingin bergabung dengan kelompok

tidak boleh berpartisipasi dalam sanksi-sanksi sepihak yang ilegal. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov dengan menekankan bahwa hal ini merupakan kriteria utama bagi Moskow untuk menyambut anggota baru. Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Moskow pada hari Selasa, sang diplomat menyinggung visi Rusia untuk perluasan BRICS.

"Bagi kami, salah satu kriteria utama untuk masuk ke BRICS dan menyambut negara-negara mitra adalah tidak berpartisipasi dalam kebijakan sanksi ilegal, langkah-langkah pembatasan ilegal terhadap peserta BRICS, pertama-tama, tentu saja, terhadap Rusia," kata Ryabkov dikutip dari Russian Today, Rabu (19/6/2024).

Baca juga Serbia Umumkan Sikap Tegas Gabung BRICS, Tunggu Keputusan di KTT Brasil | Sindonews

Baca Juga: Putin Tiba di Korea Utara, Langsung Disambut Kim Jong-un

Sikap tegas ini harus disambut dengan pemahaman penuh oleh anggota BRICS lainnya. Moskow berharap posisi seperti itu untuk mempertahankan sifat inti saat kelompok ini tumbuh di masa depan.

"Fakta bahwa BRICS akan tumbuh dan menemukan bentuk-bentuk baru baik dengan mitra maupun dalam hal perluasannya sendiri tidak dapat disangkal," kata diplomat tersebut, seraya menambahkan bahwa sepuluh anggota kelompok saat ini telah menyesuaikan diri satu sama lain dan sekarang bekerja sebagai sebuah tim.

BRICS didirikan pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India dan China, sementara Afrika Selatan bergabung pada tahun 2011. Kelompok ini berkembang tahun ini dengan menyambut Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota penuh. Kelompok ini, yang sekarang dikenal sebagai BRICS+, memilih untuk mempertahankan nama aslinya meskipun telah berekspansi.

Baca juga Negara Pendiri BRICS yang Mulai Ragu Tinggalkan Dolar AS, Salah Satunya Musuh Amerika Serikat | Sindonews

Baca Juga

Sejumlah negara lain telah secara resmi menyatakan niat mereka untuk bergabung dengan organisasi ini. Ekspresi niat terbaru datang pada akhir pekan lalu dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang berjanji untuk segera mengajukan dokumen yang diperlukan.

"Kami telah membuat kebijakan kami jelas dan kami telah membuat keputusan. Kami akan segera memulai proses formal. Kami menunggu hasil akhir dan umpan balik dari pemerintah Afrika Selatan," kata Ibrahim.

Lihat Juga: Impor Minyak India dari Rusia Cetak Rekor Tertinggi, Saudi Terendah 10 Bulan

(nng)