Jokowi soal Kabar Muhammadiyah Terima Izin Tambang: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada - Liputan6

Diposting oleh pada tanggal

 


Jokowi soal Kabar Muhammadiyah Terima Izin Tambang: Kalau Berminat, Regulasi Sudah Ada

HEADLINE HARI INI
Atlet Indonesia Berjuang di Olimpiade Paris 2024, Kans dan Prediksi Raihan Medali Emas?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 26 Jul 2024, 23:27 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Muktamar Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) di Medan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Muktamar Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) di Medan. (Foto: Tangkapan YouTube Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Dia menuturkan, pemerintah tidak pernah mendorong ormas keagamaan untuk menerima tawaran pengelolaan izin tambang.

"Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan, itu ndak. Kalau memang berminat ada keinginan, regulasinya sudah ada," jelas Jokowi di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Dia menjelaskan, pemberian izin kelola tambang kepada ormas keagamaan bertujuan untuk pemerataan dan keadilan. Selain itu, Jokowi mengaku kerap menerima keluhan saat berkunjung ke pondok pesantren (ponpes) dan masjid.

Menurut dia, mereka mengeluhkan izin pengelolaan tambang yang hanya diberikan ke perusahaan besar. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan mengelola tambang.

"Banyak komplain kepada saya, 'Pak, kenapa tambang tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok, waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid'," tuturnya.

"Itu lah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang," sambung Jokowi.

 

Pemerintah Hanya Beri Izin

Pemerintah Hanya Beri Izin

Kendati begitu, dia mengingatkan pemerintah hanya memberikan izin pengelolaan tambang untuk badan usaha yang ada di ormas keagamaan tersebut.

"Tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain," ucap Jokowi.

 

BACA JUGA: Jokowi Buka-bukaan soal Alasan Ormas Keagamaan Boleh Kelola Tambang

Segera Umumkan

Sebelumnya beredar kabar bahwa PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab soal IUP.

Menanggapi hal tersebut, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief menyebut bahwa PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

"Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti diumumkan. Nanti aja resminya saja," kata dia.

Merawat Ingatan Peristiwa Kudatuli, Ratusan Orang Berjalan Kaki ke Komnas HAM

Baca Juga

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

Baca Juga

Komentar

Posting Komentar

 Pusatin Informasi 


 Postingan Lainnya