Kepala BP2MI Teken Nota Kesepahaman Mal Pelayanan Publik - TribunNews
Laporan Wartawan Tribunnews, Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah aktif melakukan pemantapan pelayanan publik untuk menunjang pelayanan dengan didukung sistem yang transparan.
Untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik (PanRB) RI meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pjs Menpan-RB Mahfud MD, dalam laporannya mengatakan, kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama merupakan ikhtiar yang positif.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini penting dilakukan. Agar kita punya spirit yang sama tentang pelayanan publik. Bahwa apa yang dilakukan, diperintahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah wajib mendekatkan pelayanan pada rakyat," kata Mahfud MD di Kantor KemenPan-RB, Selasa, (28/6/2022).
Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma'ruf Amin yang menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman menyampaikan hadirnya Mal Pelayanan Publik mencerminkan adanya inovasi dan menunjukkan sikap keterbukaan pemerintah pada masyarakat.
Baca juga: Butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini!
"Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan. Keterjangkauan, kemanan dan kenyamanan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Program ini mendekatkan rakyat pada pelayanan. Model pelayanan seperti ini memberi kemudahan yang sama pada rakyat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.
Baca juga: Masih Sempat, Ini Deretan Layanan Publik yang Digratiskan di HUT Jakarta 22 Juni 2022
Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani usai menandatangani Nota Kesepahaman, mengatakan, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI. Sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
Baca juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pengamat Hukum: Ini Jalan Tutupi Defisit Bukan Perbaikan
"Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya MPP telah kita laksanakan. Yang disaksikan Pak Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus dilakukan, kami BP2MI sangat siap menyambut ini. Karena BP2MI telah running, tinggal kita integrasikan sistemnya saja," tutur Benny.
Baca juga: NIK Tak Muncul saat Akses Layanan Publik? Ini Kata Dirjen Dukcapil
Untuk diketahui yang hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
Komentar
Posting Komentar