Sosial Media
powered by Surfing Waves
0
News
    Home Featured PBNU Pilihan Tambang

    PBNU Soal Pengelolaan Tambang: Itu Halal, Tidak Haram Sama Sekali - Viva

    3 min read

     

    PBNU Soal Pengelolaan Tambang: Itu Halal, Tidak Haram Sama Sekali

    Rabu, 10 Juli 2024 - 18:02 WIB

    Jakarta – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PBNUUlil Abshar Abdalla, mengkungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang. PBNU adalah ormas yang menerima untuk mengelola tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

    "PBNU sudah membentuk PT khusus untuk mengelola tambang ini, dan kita akan melibatkan orang-orang profesional," kata Ulil seusai menghadiri acara 'Interfaith and Intercivilizational Reception' di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

    Dia memastikan, pengelolaan tambang yang akan dilakukan oleh PBNU tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Profesionalisme juga dikedepankan.

    "NU akan menyelenggarakan dan melakukan penambangan ini dengan secara halal, mengikuti seluruh aturan dan mengikuti prosedur yang profesional," sambungnya.

    Ulil juga mengaku bahwa pihaknya hanya menunggu izin pengelolaan tambang keluar dari pemerintah. Dalam kesempatan yang sama, Ulil menegaskan tambang merupakan sesuatu yang halal.

    "Dan kami percaya betul bahwa tambang itu halal, tidak haram sama sekali," ujarnya.

    Ulil mengatakan, izin tambang tersebut bukan berasal dari permintaan ormas-ormas keagamaan, melainkan diberikan oleh pemerintah.

    langkah pemerintah ini dianggap sebagai upaya afirmasi bagi ormas keagamaan untuk terlibat dalam mengelola tambang

    "Dan sekarang pemerintah hendak pengelolaan tambang ini lebih merata, kita ditawari, orang Islam itu kalau diberi hibah ya terserah mau terima atau tidak, monggo saja. Asal hibahnya halal," tutup Ulil.

    Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko

    Moeldoko: Kementerian Tidak Boleh Ego untuk Percepatan Kebijakan Satu Peta

    Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai ego sektoral masih menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau

    img_title

    VIVA.co.id

    13 Juli 2024

    Komentar
    Additional JS