Banyak Kebijakan PBNU Dianggap Kontroversial, Muncul Gerakan Muktamar Luar Biasa Halaman all - Kompas

 

Banyak Kebijakan PBNU Dianggap Kontroversial, Muncul Gerakan Muktamar Luar Biasa Halaman all - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dianggap kontroversial dan membuat gaduh. Karena itu, muncul pihak-pihak yang mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU.

Sekretaris Steering Committee (SC) MLB PBNU Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengatakan, gerakan ini muncul karena adanya keprihatinan dari banyak pihak di tingkat struktural maupun kultural NU.

“Itu terbukti dengan banyaknya terjadi kegaduhan, keresahan, dan kebijakan-kebijakan PBNU yang banyak kontroversial, kontra produktif di dalam memajukan organisasi,” kata Gus Salam saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (16/2/2024).

Baca juga: Bantah Pengurus Cabang dan Wilayah Terlibat di MLB, PBNU: Di NU Tak Ada Rebutan Jabatan

Gus Salam menyebutkan, pihaknya berinisiatif memfasilitasi penyelenggaraan MLB guna merespons kegelisahan sejumlah pihak.

Dia mengeklaim, MLB ini bakal dihadiri oleh 326 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU), serta sedikitnya 12 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Menurutnya, penyelenggaraan MLB ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

Gus Salam menegaskan, gerakan MLB ini tidak muncul secara tiba-tiba dan bukan hanya bertujuan untuk menggeser Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU.

Ia menjelaskan, wacana MLB ini sudah muncul sejak beberapa waktu setelah PBNU hasil Muktamar Lampung dilantik pada 2021.

Baca juga: Muncul Presidium Penyelamat Organisasi NU, Siapkan Muktamar Luar Biasa untuk PBNU

Saat itu, Bendahara Umum PBNU Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mulai sejak kontroversi bendahara umumnya terkena kasus, kemudian politisasi satu abad NU oleh menteri BUMN, kemudian intervensi-intervensi yang dilakukan (terhadap) PWNU dan PCNU di dalam proses-proses organisasi yang itu menyalahi fatsun dan bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Gus Salam.

Selain itu, sejumlah pihak juga resah dengan keterlibatan aktif dan masif PBNU dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang dianggap bertentangan dengan khittah NU.

“Itu benar benar menggunakan mesin organisasi,” tutur Gus Salam.

Kisruh terkait upaya menggulingkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dari posisi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menjadi alasan pihaknya mendorong gerakan MLB.

Menurut Gus Salam, masalah tersebut menimbulkan perpecahan di kalangan warga nahdliyin (jamaah NU) dan pesantren.

“Kemunduran organisasi di bawah yang itu dirasakan langsung oleh warga NU dan merugikan umat,” kata Gus Salam.

Baca juga: Konflik PKB-PBNU Masih Berlanjut, Banser dan Garda Bangsa Siapkan Skenario Perlawanan

Terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdullah Latopada memastikan bahwa tidak ada pengurus tingkat cabang dan wilayah yang terlibat dalam wacana penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) NU.

Latopada mengatakan, MLB NU itu merupakan isu yang digulirkan segelintir orang yang tidak mempunyai legitimasi dalam kepengurusan PBNU.

Baca juga: Garda Bangsa PKB Bicara Skenario Perlawanan, Ini Tanggapan Banser dan Pagar Nusa PBNU

“Saya pastikan tidak ada (pengurus) cabang ataupun wilayah yang ikut. Itu hanya wacana yang didengungkan segelintir orang pengangguran,” kata Latopada kepada wartawan sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (15/9/2024), dikutip dari Antaranews.

Dia lantas menekankan bahwa struktur kepengurusan PBNU solid dan kokoh hingga ke bawah.

“Karenanya, jika ada klaim mereka didukung PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) dan PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) maka saya pastikan itu tindakan menyebar hoaks. Di NU itu tidak ada rebutan jabatan,” ujar Latopada menegaskan.

Baca juga: Konflik PKB-PBNU: Pengabaian Politik dan Pengkhianatan Prinsip

Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir, hubungan PBNU dan PKB meruncing. Kedua pihak sering saling melontarkan kritik.

Belakangan ini, muncul gerakan dari PBNU untuk mengambil alih PKB, dengan alasan kepemimpinan Muhaimin dianggap membawa partai keluar dari jalurnya.

Di sisi lain, pihak Muhaimin juga mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR RI guna mengusut dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama yang dipimpin Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandung Ketua Umum PBNU, Gus Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca Juga