Banyak Pemda Diduga Manipulasi Data Inflasi, Sri Mulyani Buka Suara

Banyak Pemda Diduga Manipulasi Data Inflasi, Sri Mulyani Buka Suara - Bisnis Liputan6

Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara terkait tudingan manipulasi data inflasi oleh oknum pemerintah daerah (Pemda) yang sebelumnya disampaikan Mendagri.

diperbarui 04 Okt 2024, 12:16 WIB

Diterbitkan 04 Okt 2024, 12:16 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam peluncuran portal aksesi OECD, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, angkat bicara terkait tudingan manipulasi data inflasi oleh oknum pemerintah daerah (Pemda) yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Sebelumnya, Mendagri Tito mengungkapkan bahwa beberapa oknum pegawai Pemda diduga mencoba mengambil jalan pintas dengan menyuap Badan Pusat Statistik (BPS) daerah untuk mendapatkan data inflasi yang sesuai keinginan mereka.

Sri Mulyani mengaku telah berkoordinasi dengan Mendagri terkait hal ini. Ia membenarkan bahwa ada beberapa oknum Pemda yang melakukan manipulasi data, namun jumlahnya sangat sedikit. Sri Mulyani tidak menyebutkan secara spesifik Pemda mana saja yang terlibat dalam dugaan manipulasi tersebut.

"Itu saya sudah cek dengan Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan bahwa ada beberapa, tapi sangat sedikit, dan sudah dilakukan koreksi," kata Menkeu saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sri Mulyani menegaskan bahwa Pemda harus jujur dalam melaporkan data inflasi di daerah mereka. Ia menyayangkan jika ada manipulasi yang dilakukan hanya demi mendapatkan penghargaan atau reward dari pemerintah.

"Saya menekankan sekali lagi bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Pak Tito juga menegaskan, karena kita memberikan reward, jangan sampai reward tersebut justru menciptakan tindakan yang mendistorsi angka inflasi," tegasnya.

Komitmen Sri Mulyani

Terkait hal ini, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat untuk memastikan bahwa data inflasi yang dilaporkan tetap akurat dan kredibel.

"Kami sepakat dengan Mendagri, saya, dan semuanya, BPS, bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. Penghargaan yang diberikan harus berdasarkan pencapaian yang nyata, di mana tingkat harga stabil dan terkendali," pungkas Sri Mulyani.

Mendagri Tito Karnavian Ungkap Modus Baru Pemda Kibuli Angka Inflasi

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan SE Penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi daerah. (Foto: Puspen Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap sejumlah trik baru yang kerap dipakai oknum pemerintah daerah (pemda) untuk menyamarkan angka inflasi.

Mulanya, ia mengatakan, oknum daerah bersangkutan coba memilih jalan singkat dengan melakukan sogok kepada Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.

"Sekarang saya mendapat modus baru. Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah langsung datangin Kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing. Tolong dong bikin angkanya kami bagus, begitu," ujar Mendagri dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 di Grand Mercure Jakarta Kemayoran, Kamis (26/9/2024).

Jika cara itu gagal, lanjutnya, oknum pemda tersebut mencermati data bulanan BPS. Untuk mengetahui pasar mana saja yang dipakai BPS guna mengambil sampel data harga.

"Begitu dia tahu BPS mau masuk, cepat-cepat dia buat gerakan pasar murah di daerah itu, supaya harganya turun. Karena BPS kan mengambil data dalam jumlah masif, pasti menggunakan random sampling. Dia tahu random-nya di mana, sampelnya yang mana," paparnya.

Menindaki kasus ini, Tito memohon kepada BPS untuk ikut mengakalinya. Dengan cara menyiapkan opsi beberapa pasar untuk pengambilan sampel.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus mulai akalin juga. Pak, saya biasa ambil data di situ. Tapi nanti tolong ambil data di tempat lain, gitu. Karena kami ingin dapat data yang betul-betul akurat. Supaya jangan sampai nanti salah," pintanya.

Diketahui Jokowi

Pembeli membeli sayuran di pasar, Jakarta, Jumat (6/10). Dari data BPS inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan karena sebelumnya di Agustus 2017 deflasi 0,07 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Modus baru ini pun telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito menyebut RI 1 kerap mendatangi langsung sejumlah pasar, lantaran sering tidak percaya dengan angka inflasi pada suatu daerah.

"Pak Jokowi kadang-kadang enggak percaya. Beliau ngecek sendiri, setalah itu telepon. Betul pak Tito, harga berasnya segini," kata Tito.

Namun, Jokowi kerap menciduk harga barang di suatu pasar dijual jauh lebih tinggi dari data yang ada. Tito lantas beralasan bahwa temuan itu mungkin belum menyeluruh.

"Saya punya trik yang lain juga. Angka itu mungkin di daerah itu, tapi daerah lain enggak. Cuman dalam hati saya, jangan-jangan yang daerah dicek itu yang kepala daerahnya sudah membuat gerakan pasar sebelum Presiden datang," ungkapnya diikuti gelak tawa seisi ruangan.

Opsiin

Cari Blog Ini