Bawaslu Bolehkan Warga Kampanye Pilih Kotak Kosong di Pilkada 2024 - inews All

 

Bawaslu Bolehkan Warga Kampanye Pilih Kotak Kosong di Pilkada 2024 - Bagian All

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membolehkan masyarakat mengampanyekan kotak kosong dalam Pilkada 2024. Hanya saja, kampanye ini tidak boleh difasilitasi oleh negara.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih kotak kosong jika tidak suka dengan kandidat tunggal.

"Pengawas Pemilu harus menyosialisasikan sesuai dengan PKPU kampanye. Jika kolom kosong, itu ada pilihan, (masyarakat bisa) pilih yang paslon itu atau juga kolom kosong," kata Bagja, dikutip Rabu (2/10/2024).

Bagja menilai, fenomena kotak kosong tidak boleh dinafikan. Memilih kotak kosong merupakan bentuk keinginan masyarakat yang tidak menghendaki pasangan calon tunggal.

Dia menilai, fenomena paslon tunggal rawan meningkatkan eskalasi politik uang. Untuk itu, pengawas pemilu di daerah yang pilkadanya hanya diikuti satu paslon diminta mengawasi secara cermat.

Selain itu, Bagja meminta para pengawas pemilu untuk berani menindak dugaan pelanggaran dalam proses pilkada. Pengawas pemilu tidak boleh takut memanggil para pihak yang diduga melanggar.

"Kami berharap pengawas pemilu ke depan berani menunjukkan taringnya," kata Bagja.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara ulang bila kotak kosong menang.

Sedianya, ada dua opsi yang diatur dalam UU Pilkada bila kotak kosong meraih suara tertinggi di suatu daerah. Pertama, pemungutan suara ulang dilakukan pada tahun berikutnya. Kedua, pemungutan suara digelar pada pilkada selanjutnya.

Bila tidak dilakukan pemungutan suara ulang, Doli mengatakan akan ada Pj kepala daerah. Menurutnya, Pj kepala daerah tak boleh lama menjabat lantaran tak bisa mengambil keputusan strategis dan kewenangannya terbatas.

"Kita bayangkan penjabat satu periode lima tahun, akan jadi apa itu daerah karena penjabat itu kewenangannya tidak seluas dari kepala daerah definitif. Ini pasti mengganggu jalannya pembangunan roda pemerintahan di daerah itu," katanya.

Baca Juga