Berbeda dengan Jokowi yang Bagikan Sertifikat, Prabowo Akan Bagi-Bagikan Rumah ke Warga - IDX Channel

 

Berbeda dengan Jokowi yang Bagikan Sertifikat, Prabowo Akan Bagi-Bagikan Rumah ke Warga - Bagian all

Lewat program 3 juta rumah ini Pemerintah Prabowo bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat. 

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (MNC Media)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat.

Mengingat angka backlog perumahan saat ini masih berada di angka 9,9 juta.

Pria yang kerap disapa Ara ini menganalogikan, jika pada pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Maka, kata dia, lewat program 3 juta rumah ini Pemerintah Prabowo bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat. 

"Kalau Pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Pak Prabowo bagi-bagi rumah," kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Lebih lanjut, Ara menilai saat ini masih banyak para anggora TNI/Polri, ASN, hingga tenaga pengajar alias guru yang masih belum memiliki hunian.

Harapannya, lewat program 3 juta rumah bisa mengakomodir kebutuhan rumah masayrakat. 

"Banyak TNI/Polri Bintara, guru-guru, atau ASN kita yang belum punya rumah," kata dia.

Pada kesempatan itu, menurutnya ada beberapa strategi yang dilakukan agar cost pembangunan rumah bisa ditekan.

Salah satu upayanya menggandeng para pelaku usaha dengan menawarkan insentif berupa dukungan alokasi lahan.

Adapun lahan-lahan tersebut, akan didapatkan dari lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung, hingga pemanfaatan lahan aset BUMN/D untuk dibangun hunian.

Sehingga, developer tidak perlu pembebasan lahan jika hendak menjadi investor untuk membangun hunian.

Selain itu, kata Ara, pihaknya bakal melakukan negosiasi potongan harga untuk belanja material konstruksi. Hal ini menurutnya bisa dilakukan apabila pengadaan konstruksi yang dilakukan pemerintah dalam skala besar.

"Setuju tidak kalau saya deal langsung dengan pabrik, agar harga turun, agar kita bisa efisien, supaya harga buat rakyat turun. Apa pernah sebelumnya dilakukan begitu?" kata dia. 

(Nur Ichsan Yuniarto)