Berdayakan Sektor Swasta untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi - Espos.id | Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

 

Berdayakan Sektor Swasta untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi - Espos.id | Espos Indonesia dari Solo untuk Indonesia

ESPOS.ID - Ilustrasi Kabinet Merah Putih

Esposin, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto perlu memberdayakan sektor swasta sebagai salah satu upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-7%. “Pemerintah perlu membuat playing field yang sama antara badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta,” kata ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, dalam diskusi virtual Indef Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran, Selasa (22/10/2024).

Dia menilai pemerintahan sebelumnya lebih banyak memberikan penugasan terhadap BUMN dibanding swasta. Padahal, pemberdayaan swasta diyakini dapat memancing lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. Terlebih, pemerintah memiliki optimisme yang tinggi terhadap hilirisasi. Optimisme ini bisa menjadi peluang masuknya investasi. “Itu saya rasa yang perlu dipertimbangkan,” tuturnya.

Promosi 5 UMKM Binaan BRI Go Global, Ikut Pameran Event Amazing Indonesia di Jeddah

Aviliani juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi masalah penurunan kelas menengah. Isu pertama yang menurut dia perlu diperhatikan adalah soal pekerjaan sektor informal. Aviliani berpendapat pemerintah seharusnya tidak hanya fokus mengalihkan pekerja informal ke sektor formal, melainkan juga memastikan pekerja informal mendapatkan pendapatan yang layak. “Apalagi kelompok miskin dan rentan itu cenderung pengeluarannya untuk makan, lebih dari 64%. Kecenderungan untuk konsumsi yang lain agak susah, sehingga pendapatannya harus ditingkatkan supaya mereka bisa juga mengonsumsi hal yang lain,” paparnya.

Dia juga menyoroti rencana program pembangunan 3 juta rumah dalam setahun yang diusulkan pemerintahan Prabowo. Insentif rumah telah menjadi bagian dari upaya menopang kelas menengah sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), lantaran properti disebut menjadi salah satu porsi belanja terbesar kelompok ini.

“Pertanyaannya adalah permintaan itu apakah punya kemampuan untuk mengangsur? Jangan-jangan yang dianggap backlog 3 juta rumah itu adalah calon pembeli, tapi sebenarnya tidak punya kemampuan membeli. Jadi, ini juga harus realistis,” jelasnya.

Guna mengatasi persoalan-persoalan itu, Aviliani meminta pemerintah untuk memastikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan kehadiran digitalisasi yang mendorong efisiensi serta tutupnya banyak perusahaan akibat terdampak Covid-19, kesempatan kerja kini relatif makin mengecil. Kondisi itu juga dibarengi dengan minimnya kemunculan wirausaha baru. Menurutnya, kreditur dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung diisi oleh orang-orang yang sama, yang mengindikasikan lambatnya pertumbuhan wirausaha baru. Situasi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) utama Kementerian UKM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News 

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik

Soloposcom 

dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"

Klik link ini 

.

ESPOS.ID - Petugas dari kepolisian Republik Indonesia saat mengawal kepulangan WNI korban TPPO dari Filipina, Rabu (23/10/2024) dinihari. (Antara/Azmi Samsul Maarif)

Esposin, TANGERANG — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memulangkan sebanyak 35 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Manila, Filipina  yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemulangan puluhan WNI korban TPPO ini, dilakukan oleh tim Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Selasa (22/10/2024) malam.

Promosi 5 UMKM Binaan BRI Go Global, Ikut Pameran Event Amazing Indonesia di Jeddah

"Pemulangan 35 WNI korban TPPO dari negara Filipina ini terdiri dari delapan orang perempuan dan 27 orang laki-laki," kata Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Irjen Pol Krishna Murti di Tangerang, Rabu (23/10/2024), dilansir Antara.

Menurutnya, upaya penjemputan hingga pemulangan dari puluhan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Filipina.

"Kegiatan ini dilakukan antara Divhubinter melalui atase kepolisian Manila, Kedutaan Besar RI hingga Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC)," katanya.

Krishna menjelaskan, keseluruhan korban TPPO ini bagian dari 69 orang WNI yang terindentifikasi dalam operasi penggerebekan kasus judi online atau Offshore Gaming Operator di Hotel Tourist Garden, Lapu-lapu City, Provinsi Cebu, Filipina pada 31 Agustus 2024 lalu.

"Penggerebekan ini menyusul pengumuman Presiden Filipina Ferdinand Marcos JR dalam pidato kenegaraannya yang memerintahkan penghentian operasional seluruh perusahaan itu," terangnya.

Dia pun mengungkapkan, setelah dilakukan upaya penjemputan tim Divhubinter Polri maka tahapan pemulangan  WNI lainnya akan dilakukan secara bertahap.

Dimana, tahapan pertama dilakukannya kepada 35 WNI dan tahap kedua 32 WNI dengan jadwal awal yakni pada 22 sampai 23 Oktober 2024. Adapun penerbangan yang akan dilakukan antara lain menuju Jakarta, Medan hingga Manado.

Ia menambahkan, tahapan pemulangan pertama yang terjadwal pada Selasa 22 Oktober dilakukan terhadap 10 WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat SCOOT TR 2278.

Kemudian, disusul pemulangan 11 WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat CEBU PACIFIC 5J-759 menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.

Selanjutnya, pada Rabu (23/10/2024) dilakukan pemulangan kepada dua WNI melalui Bandara Udara Internasional Kualanamu, Medan. Disusul lagi oleh dua WNI dengan penerbangan menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.

"Ada dua WNI dengan status jadi tersangka, dan mereka masih dalam proses persidangan di Filipina," katanya.

Untuk penerbangan selanjutnya pada hari yang sama yakni dilakukan terhadap tiga WNI dengan penerbangan menuju Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado.

"Dan terakhir pemulangan dilakukan kepada enam WNI dengan tiba di Jakarta pada 23 Oktober," demikian dikatakan Krishna.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News 

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik

Soloposcom 

dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"

Klik link ini 

.

Mariyana Ricky P.D 

-

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

ESPOS.ID - Presiden Prabowo Subianto (kanan) melantik menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/nym

Esposin, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024) hari ini.

"Betul hari ini ada undangan dari Seskab untuk mengikuti rapat kabinet," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Rabu, dilansir Antara.

Promosi 5 UMKM Binaan BRI Go Global, Ikut Pameran Event Amazing Indonesia di Jeddah

Hasan Nasbi belum dapat menyampaikan isu apa saja yang akan dibahas dalam sidang kabinet perdana nanti.

"Arahan dari presiden baru bisa kita ketahui setelah nanti rapat berlangsung," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah melantik jajaran anggota Kabinet Merah Putih.

Prabowo juga melantik Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden serta para kepala badan.

Umumnya sidang kabinet paripurna akan dihadiri seluruh anggota kabinet dan pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News 

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik

Soloposcom 

dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"

Klik link ini 

.

Mariyana Ricky P.D 

-

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

ESPOS.ID - Ilustrasi ASN. (Freepik.com)

Esposin, UNGARAN – Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pringapus, Kabupaten Semarang melihat kehadiran Kepala Desa Sendang, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang Samsudin saat ada kampanye dukungan untuk calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin di RTH Pringapus pada Minggu (20/10/2024) lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto mengatakan dirinya sudah mendapat laporan terkait kehadiran Samsudin di acara tersebut dari Panwascam Pringapus yang melakukan pengawasan. Namun saat petugas hendak melakukan klarifikasi yang bersangkutan sudah pergi.

Promosi 5 UMKM Binaan BRI Go Global, Ikut Pameran Event Amazing Indonesia di Jeddah

“Saat itu, anggota Panwascam melihat kedatangan kepala desa tersebut. Namun saat didatangi oleh anggota untuk dilakukan klarifikasi, sudah pergi dari lokasi,” jelas Agus saat dihubungi Espos, Rabu (23/10/2024).

Dikatakan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan Panwascam, kepala desa tersebut di lokasi kampanye hanya sekitar lima menit.

“Untuk kepentingan atau keperluannya apa sehingga ada di lokasi kampanya, juga tidak diketahui, karena sudah menghilang saat akan ditemui,” kata Agus.

Menurut Agus, kedatangan Samsudin di lokasi kampanye tersebut belum bisa dikategorikan pelanggaran pemilu.

“Kepala desa atau perangkat yang sesuai aturan harus netral, kalau datang di acara-acara kampanye atau rapat akbar harus pasif. Misal dengan hanya mendengarkan visi-misi dari pasangan calon,” ujarnya.

Namun kalau kepala desa dan perangkat berperan aktif, maka bisa dikategorikan pelanggaran. Apalagi kalau sampai menyelenggarakan acara, deklarasi dan sebagainya untuk menunjukkan dukungan kepada salah satu pasangan calon, maka bisa diproses sebagai pelanggaran pemilu.

“Saat ini belum ditemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran dari tindakan yang bersangkutan dalam giat kampanye tersebut. sehingga Bawaslu belum mengambil langkah-langkah lebih lanjut,” terang Agus.

Agus menyampaikan, Bawaslu Kabupaten Semarang telah berulangkali menyampaikan imbauan terkait netralitas kepala desa dan perangkat.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), mengundang kades untuk sosialisasi terkait netralitas. Semua yang diperintahkan undang-undang untuk netral, maka wajib netral tanpa terkecuali,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News 

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik

Soloposcom 

dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini"

Klik link ini 

.

Mariyana Ricky P.D 

-

Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.

Memuat Berita lainnya ...

Bertahan di Pemerintahan, Ini Tugas Luhut Pimpin Dewan Ekonomi Nasional

Luhut Binsar Pandjaitan masih dipercaya duduk di pemerintahan dengan menduduki jabatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dia menyebut perannya dalam memimpin Dewan Ekonomi Nasional adalah membantu pemerintah mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien.

• by Newswire
• 1 hari lalu