Lagi, Presiden Yoon Suk Yeol Tak Penuhi Panggilan Otoritas Korea Selatan yang Ingin Interogasi | tempo

 Internasional,

Lagi, Presiden Yoon Suk Yeol Tak Penuhi Panggilan Otoritas Korea Selatan yang Ingin Interogasi | tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu, 25 Desember 2024, tidak menjawab panggilan kedua badan anti-korupsi dan jaksa penuntut, yang sedang menyelidiki dekrit darurat militer yang diterbitkan pada awal bulan ini. Darurat militer yang dikeluarkan Yoon berlangsung selama enam jam.

Yoon tidak muncul dalam panggilan yang diminta oleh sejumlah pejabat tinggi di Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) yang dijadwalkan pada Rabu, 25 Desember 2024, pukul 10 pagi. Kantor berita Yonhap mewartakan pada akhir pekan lalu Yoon juga mengabaikan panggilan CIO, namun sumber di CIO mengatakan mereka akan tetap menunggu Yoon para hari Natal ini dan akan tetap mengevaluasi kasusini sebelum menerbitkan surat penahanan pada Yoon.    

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebuah sumber di CIO mengatakan mereka tidak menerima kabar atau pun kiriman dokumen yang telah dijadwalkan untuk konsultasi hukum dari Yoon. CIO selanjutnya akan mengevaluasi dan memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. 

Kantor berita Yonhap dalam pemberitaannya menyebut Yoon juga mengabaikan panggilan jaksa penuntut pada 15 Desember 2024, yang menginvestigasi deklarasi darurat militer. Seok Dong-Hyeon, pengacara yang juga teman lama Presiden Yoon, mengatakan pada Wartawan pada Selasa, 24 Desember 2024, bahwa Yoon tidak akan menghadiri panggilan CIO pada 25 Desember 2024, yang ingin menginterograsi. Seok tidak menjelaskan alasan mengapa Yoon tak mau memenuhi panggilan pihak berwenang tersebut.   

Sikap Yoon yang terus-menerus mangkir dari pemanggilan otoritas Korea Selatan yang ingin menginterograsinya, telah mendorong oposisi yang meminta agar Yoon ditahan. Mereka waswas Yoon berpotensi menghilangkan barang bukti. 

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada 7 Desember 2024, atau empat hari setelah pemberlakuan darurat militer, Yoon mengatakan pihaknya tidak akan menghindari tanggung jawab hukum atas tindakan yang diambilnya. Yoon sudah dimakzulkan oleh parlemen pada 14 Desember 2024, karena memberlakukan darurat militer. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan apakah pemakzulan pada Yoon sah atau tidak atau sebaliknya akan memulihkan Yoon pada kekuasaannya kembali.          

Sumber: Reuters   

Pilihan editor:  Bantuan Indomie ke Gaza Dicegat dan Diinjak-injak Warga Ekstremis Israel

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Baca Juga