Presiden Korsel Mulai Ditinggalkan Orang Dekatnya di Kabinet Buntut Pemberlakuan Darurat Militer - Halaman all - TribunNews

 

Presiden Korsel Mulai Ditinggalkan Orang Dekatnya di Kabinet Buntut Pemberlakuan Darurat Militer - Halaman all - TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL -  Anggota kabinet pemerintahan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol satu per satu mulai mengundurkan diri dari jabatannya menyusul kontroversi pemberlakuan darurat militer di negara itu.

Terutama yang mengundurkan diri adalah para pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol yang dikenal orang dekatnya.

Mereka  menawarkan pengunduran diri secara massal pada  Rabu (4/12/2024).

Mereka yang mengundurkan diri termasuk Chung Jin-suk, Kepala Staf Kepresidenan.

Kemudian Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik dan Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yoon.

Juga tujuh pembantu senior Presiden Yoon Suk Yeol lainnya ikut mengundurkan diri.

Baca juga: Nasib Presiden Korsel yang Umumkan Darurat Militer, Mertua Dipenjara, Istri Diduga Korupsi Tas Mewah

Tawaran pengunduran diri itu disampaikan setelah Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam sebagaimana dikutip dari Yonhap News.

Namun tak berapa lama kemudian, Yoon mencabut darurat militer setelah pemungutan suara bulat oleh Majelis Nasional pada Rabu pagi untuk menuntut presiden mencabutnya.

Presiden yang istrinya belum lama diperiksa jaksa itu mengeluarkan darurat militer usai berkonflik dengan parlemen yang didominasi kelompok oposisi.

Yoon menuduh oposisi mendukung Korea Utara dan berusaha melumpuhkan pemerintah Korea Selatan dengan "tindakan-tindakan anti-negara."

Dia juga beralasan deklarasi darurat militer akan "membasmi kekuatan pro-Korea Utara" dan melindungi "ketertiban demokrasi yang konstitusional."

Meskipun alasan di balik dirinya mengeluarkan status darurat militer sebab kekuasaannya terancam akibat rencana pemakzulan oleh parlemen.

Presiden Didesak Mundur

Presiden Yoon Suk Yeol juga didesak mundur oleh beberapa pihak.

Desakan tersebut salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengeklaim memiliki anggota 1,2 juga pekerja.

KCTU pada Rabu (4/12/2024) mengatakan, para anggotanya akan melakukan mogok kerja massal tanpa batas waktu hingga Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri menyusul upayanya memberlakukan darurat militer.

“Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol,” kata Konfederasi Serikat Buruh Korea, sebagiamana dilaporkan Kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

KCTU menuduh Presiden Yoon telah melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi. Mereka menyebut, Yoon telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri.

“Anggota KCTU akan mogok bekerja sesuai dengan pedoman pemogokan, menyerukan pengunduran diri Yoon Suk Yeol atas tuduhan pengkhianatan, dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial dan perwujudan kedaulatan rakyat,” tambah serikat pekerja tersebut.

KCTU mengatakan, para anggota bahkan akan berkumpul di Gwanghwamun Square pada Rabu pagi ini. Itu adalah alun-alun besar di pusat kota Seoul yang telah lama menjadi lokasi protes politik.

Desakan dari oposisi

Desakan untuk Presiden Yoon mundur juga datang dari partai oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat Korea Selatan.

Pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan, Park Chan-dae, mengatakan bahwa Presiden Yoon Suk Yeol tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan atas deklarasi darurat militernya.

Ia pun menyerukan agar presiden Korea Selatan segera mundur.

Yoon secara dramatis meningkatkan perselisihan dengan Partai Demokrat dengan menyerukan darurat militer pada Selasa (3/12/2024), sebuah langkah yang dikecam oleh anggota parlemen dari semua pihak.

Presiden sendiri telah mengumumkan pencabutan darurat militer Korea Selatan pada Rabu. 

Meski begitu, partai oposisi tetap menuntutnya mundur.

“Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur," kata Park Chan-dae dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN.

Ancaman pemakzulan

Terpisah, Partai Demokrat Korea Selatan yang menjadi oposisi pemerintah, telah mengeluarkan pernyataan, akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden jika tidak segera mengundurkan diri.

Partai tersebut mengkritik pernyataan darurat militernya, menyebutnya sebagai tindakan pemberontakan dan alasan pemakzulan.

"Kami tidak akan tinggal diam dan menyaksikan kejahatan Presiden Yoon yang menghancurkan Konstitusi dan menginjak-injak demokrasi. Presiden Yoon harus segera mengundurkan diri secara sukarela," kata Partai Demokrat.

Baca Juga