Ikuti Arahan Prabowo, Pemprov DKI Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen - inews

 

Ikuti Arahan Prabowo, Pemprov DKI Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen - Bagian All

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) siap menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Inpres tersebut terkait efisiensi dan penyesuaian belanja daerah tahun anggaran 2025.

Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata mengungkapkan, Ingub ini rencananya terbit hari Kamis atau Jumat pekan depan.

Michael membeberkan, anggaran perjalanan dinas, konsumsi dan lainnya dipangkas hingga 50 persen. Pemprov DKI juga akan selektif menganggarkan kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion (FGD).

"Belanja makanan dan minuman berupa belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja makanan dan minuman jamuan tamu dan belanja makanan dan minuman rapat masing-masing (dipangkas) sebesar 50 persen," kata Michael.

Michael menyimulasikan, dana alokasi perjalanan dinas yang mencapai Rp350 miliar bisa dipangkas menjadi Rp175 miliar. Sementara yang lainnya masih disisir oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Total belanja negara yang dipotong dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp306,69 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00," bunyi Inpres yang dikeluarkan Prabowo pada 22 Januari 2025, dikutip Kamis (23/1/2025).

Inpres ini ditujukan bagi para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Para penerima instruksi tersebut diharuskan untuk melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengefisiensi anggaran belanja.

Prabowo mengharuskan kepala daerah untuk membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar atau diskusi (FGD). Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.

Baca Juga