Anggota DPR Kritik Proyek IKN juga Bikin Masyarakat Boros - Bagian All
JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono menyebut, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dievaluasi ulang. Pasalnya, IKN turut membuat boros masyarakat.
"Pembangunan IKN ini membutuhkan evaluasi ulang, walaupun selama ini sudah digelontorkan anggaran yang cukup besar di era pemerintahan sebelumnya," kata Bambang, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya, ASN dan pekerja swasta lainnya akan boros uang jika harus bolak-balik dari IKN ke daerah asalnya. Belum lagi terbatasnya moda transportasi menuju IKN.
"Mayoritas masyarakat yang akan ke ibu kota (Jakarta) bisa menggunakan moda darat. Bayangkan jika flow pergerakan masyarakat itu berpindah ke IKN, hanya dengan dua moda saja yang bisa melayani, yaitu moda laut dan moda udara. Kita tahu sendiri, kalau kedua moda itu jumlahnya terbatas. Bisa dibayangkan padatnya para penumpang yang akan mengantre nanti," ujarnya.
Dia mencontohkan, bila yang bergerak ke IKN adalah 1 juta orang per hari dan menggunakan moda udara dengan tarif Rp1,5 juta, maka biayanya adalah Rp1,5 triliun.
"Ini kan nilai yang sangat besar. Kita kan mendorong efisiensi anggaran. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi juga di masyarakat," kata dia.
Menurutnya, dari sisi ekonomi IKN juga turut menghamburkan uang rakyat. Apalagi jika difungsikan secara penuh sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan.
"Pemerintah maunya efisiensi, tapi masyarakat tidak bisa mengefisiensikan uangnya jika harus ke IKN," kata Bambang.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan seluruh pegawai Otorita akan pindah ke IKN pada Maret 2025. Langkah ini untuk memfokuskan seluruh kegiatan dan pembangunan IKN.
Basuki mengungkapkan, pembangunan sejumlah fasilitas penting di IKN sedang berlangsung, seperti Istana Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, dan Istana Wakil Presiden yang baru mencapai progres 40 persen. Sementara Kantor Sekretariat Presiden dan Kantor Sekretariat Negara sudah rampung dibangun.
Sementara itu, pembangunan empat kompleks kantor untuk kementerian koordinator (kemenko) telah mencapai 98 persen. Sebagian besar furnitur sudah mulai dipasang.
Komentar
Posting Komentar