Ikut Retreat meski Terancam Sanksi PDI-P, Bupati Kubu Raya: Saya Terikat Sumpah Jabatan
/data/photo/2025/02/24/67bbe05edf40a.jpeg)
MAGELANG, KOMPAS.com – Kader PDI Perjuangan sekaligus Bupati Kubu Raya, Sujiwo, memilih untuk tetap mengikuti retreat atau pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Sujiwo beralasan bahwa keputusannya mengikuti retreat tersebut didasari oleh ikatan sumpah jabatan yang telah diucapkannya saat pelantikan pada 20 Februari lalu.
“Retreat merupakan agenda pemerintah atau negara. Kepala daerah merupakan bagian dari negara. Saya juga sudah terikat dengan sumpah jabatan yang saya ikrarkan di Istana Negara pada 20 Februari lalu. Karena itulah, saya putuskan untuk tetap mengikuti retreat ini,” kata Sujiwo dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).
IDF Rilis Detik-detik Serangan yang Tewaskan Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
Menurut dia, keputusan tersebut bukan merupakan bentuk pembangkangan terhadap partai. Ia menambahkan bahwa PDI Perjuangan selalu mengajarkannya untuk setia kepada rakyat.
“Saya pribadi berpendapat bahwa yang saya putuskan ini bukan suatu pembangkangan terhadap partai. Kenapa, karena partai sendiri selalu mengingatkan kita untuk selalu setia kepada sumbernya, yaitu rakyat,” tutur Sujiwo.
Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat ini juga mengaku siap menerima sanksi atas keputusannya mengikuti retreat.
Meski menghadapi kemungkinan sanksi berat, Sujiwo menegaskan akan tetap setia kepada partai banteng.
“Kalau kemudian partai menganggap ini sebagai bentuk pembangkangan, saya siap untuk menerima sanksi. Apa pun sanksinya nanti saya siap dan itu tidak akan mengurangi loyalitas saya kepada PDI Perjuangan,” tutup Sujiwo.
Baca juga: Mendagri: Sisa Kepala Daerah PDIP Datang Retret Akmil Magelang Hari Ini
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut, Megawati menekankan agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan langkah mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.
"Jika sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," bunyi instruksi Megawati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.Di Tengah Pemakaman Nasrallah, Khameini Janji Iran Terus Lawan Israel
Komentar
Posting Komentar