Istana Tanggapi Kabar Anggaran BMKG Kena Efisiensi 50 Persen: Silakan Cek Data Terbaru
Kompas.tv - 11 Februari 2025, 18:35 WIB
JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi buka suara mengenai kabar pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50 persen.
Mengutip pemberitaan Kompas.com, Hasan membantah anggaran BMKG terkena efisiensi hingga 50 persen.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen," kata Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Namun, ia enggan menjelaskan persentase atau besaran pemangkasan anggaran BMKG. Hasan mengarahkan agar menanyakan langsung ke BMKG.
"Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," ujarnya.
Menurut Hasan, efisiensi anggaran tidak akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan, termasuk pelayanan publik.
Baca Juga: Anggaran Dipotong Efisiensi 50 Persen, BMKG Ajukan Dispensasi ke Prabowo: Demi Mitigasi Bencana
Ia juga memastikan pelayanan mitigasi bencana yang merupakan layanan publik, tetap optimal.
"Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot," jelasnya.
"Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, BMKG terkena efisiensi anggaran sebesar 50,35 persen, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Anggaran BMKG dipotong Rp1,423 triliun dari semula senilai Rp2,826 triliun.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin di Jakarta, Kamis (6/2/2025), mengatakan pihaknya mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden.
Namun, pemotongan anggaran tersebut menurut dia akan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang pada tahun 2025.
Efisiensi anggaran, kata dia, berdampak pada matinya Alat Operasional Utama (Aloptama) karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo, Ketua Komisi Yudisial Ungkap Dampaknya
Dampak dari hal itu, menurutnya, adalah terganggunya observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih, serta jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihuddin, dikutip dari Antara.
Sumber : Kompas.com
Komentar
Posting Komentar