Kampus Batal Kelola Tambang di RUU Minerba, tapi Jadi Penerima Manfaat - inews

 Pendidikan 

Kampus Batal Kelola Tambang di RUU Minerba, tapi Jadi Penerima Manfaat - Bagian All

JAKARTA, iNews.id - Perguruan tinggi batal mengelola tambang dalam revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Namun, perguruan tinggi bisa menerima manfaat tambang melalui kerja sama dengan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, manfaat hasil tambang itu hanya untuk kampus yang menginginkannya saja.

"Terkait dengan urusan ini, kita akan mempertebal, bagi kampus yang mau," kata Bahlil, Senin (17/2/2025).

Menurutnya, pemerintah memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk menolak atau menerima hasil manfaat pertambangan. Bahlil tak mempersoalkannya.

"Bagi saudara-saudara kampus yang sudah mapan, yang harus jaga independensi, saya setuju, saya sebagai mantan aktivis bersama-sama Pak Menteri Hukum itu berpendapat bahwa kampus kita jaga independensinya," ujarnya.

"Tapi negara juga dan kalau ada perusahaan yang mempunyai hati baik, untuk bisa membuat amal zariah, masak sih kita harus larang gitu," sambungnya.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka apabila perguruan tinggi membutuhkan keuntungan tambang untuk membiayai keperluan pendidikan seperti riset dan pembangunan laboratorium.

"Kalau dia mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silakan dibicarakan dan pemerintah membuka ruang itu," kata dia.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR yang dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan saat memimpin rapat pleno.

"Setujuu," jawab para peserta rapat.

Baca Juga