Pendidikan,
Kemendikti Dipangkas Rp14 Triliun, Anggaran Sekolah Garuda Kena Dampak
--
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro menjelaskan dari total efisiensi, anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai tidak terkena efisiensi.
"Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu," kata Satryo dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Rabu (12/2).
Kemudian anggaran untuk tunjangan dosen non-PNS sebesar Rp2,7 triliun. Angka itu kena efisiensi Rp676 miliar.
"Kami usulkan, karena ini tidak terkena efisiensi, maka kami usulkan kembali supaya tidak ada efisiensi, sehingga pemotongannya itu 0 persen kembali ke angka Rp2,7 triliun," katanya.
Untuk bantuan sosial atau beasiswa, yakni program KIP Kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar Rp1,319 triliun.
"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," ujarnya.
Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) pagu awalnya Rp164,7 miliar, terkena efisiensi sebesar Rp19,47 miliar.
"Beasiswa adik, pagu awalnya Rp213,73 miliar, kami kembalikan, meskipun dipotong oleh efisiensi 10 persen, kami kembalikan ke pagu semula Rp213,73 miliar," ujarnya.
Kemudian Biasiswa KNB (kerja sama negara berkembang), pagu awalnya Rp85,348 miliar, dipotong sekitar 25 persen atau Rp21 miliar.
Beasiswa dosen dan tenaga pendidikan dalam dan luar negeri, pagu awalnya Rp236,8 miliar, efisiensi sebesar 25 persen atau Rp59 persen.
Kemendiktisaintek mengusulkan anggaran untuk komponen total gaji dan tunjangan dikembalikan ke pagu awal.
"Sehingga untuk komponen ini, gaji tunjangan beasiswa, itu pagu yang kami usulkan yaitu pagu semula sebesar Rp31,645 triliun," kata Satryo.
Sekolah unggul Garuda terdampak
Untuk program sekolah unggul garuda, pagu awal Rp2 triliun, terkena efisiensi 60 persen atau Rp1,2 triliun.
"Karena ini program quick win unggulan cepat, maka kami usulkan kembali supaya pagunya tetap pada posisi Rp2 triliun," katanya.
Selain itu ada bantuan lembaga yakni Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), pagunya Rp6,018 triliun, terkena efisiensi sebesar Rp3 triliun. Satryo mendorong anggaran dikembalikan ke pagu awal.
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah," ujar dia.
Lalu program revitalisasi perguruan tinggi negeri, pagu awal Rp856,2 miliar, terkena efisiensi Rp428 miliar. Kemudian BPPTNBH, pagu awalnya Rp2,37 triliun, dipotong efisiensi 50 persen.
"Ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp1,185 triliun menjadi Rp711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang semula. Kita ikuti potongan meski tidak sebesar yang mereka lakukan, kalau besar potongannya, PTNBH terpaksa naikkan sebagian uang mahasiswa," kata dia.
Kemudian program pusat unggulan antar perguruan tinggi, pagu awal Rp250 miliar, diusulkan efisiensi 50 persen. Satryo mendorong pagu awal program itu dikembalikan ke pagu awal.
"Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perubahan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah," kata dia.
Terakhir, bantuan pada PTS dianggarkan pagu awal Rp365,3 miliar, diusulkan dipotong efisiensi 50 persen. Satryo mengusulkan dikembalikan ke pagu awal agar PTS tidak harus menaikkan uang kuliah.
"Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp6,785 t dari Rp14,3 t yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah di dapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan," kata dia.
"Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 [triliun] tetapi menjadi hanya Rp6,78 [triliun]," imbuh dia.
(yoa/gil)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar