Golkar Siap Beri Bantuan Hukum untuk Ridwan Kamil dalam Kasus Dugaan Korupsi BJB - News Liputan6

 

Golkar Siap Beri Bantuan Hukum untuk Ridwan Kamil dalam Kasus Dugaan Korupsi BJB - News Liputan6

Ace menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Ridwan Kamil masih belum jelas. Oleh karena itu, Golkar tidak ingin berspekulasi atau mendahului proses hukum yang berlaku.

Diperbarui 31 Mar 2025, 11:39 WIB

Diterbitkan 31 Mar 2025, 11:38 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaiki lift di DPP Golkar, Jakarta,Rabu (18/1/2023). Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto itu menyebut Emil bakal dikenalkan kepada pengurus lain. Tugas Emil sebagai kader Golkar ke depannya disebut Airlangga juga sudah dibicarakan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golongan Karya (Golkar) mengaku siap memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Ridwan Kamil (RK) terkait dugaan korupsi Bank Jabar Banten (BJB). Meski demikian, Golkar menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Ya tentu kalau Pak RK menghendaki bahwa Partai Golkar ikut terlibat di dalam melakukan pendampingan, Partai Golkar akan sama terbuka," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (31/3/2025).

Namun, Ace menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Ridwan Kamil masih belum jelas. Oleh karena itu, Golkar tidak ingin berspekulasi atau mendahului proses hukum yang berlaku.

"Namun sekali lagi perlu kami tegaskan, kan hingga saat ini status yang dimiliki oleh Pak RK kan belum sama sekali. Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi proses hukum itu," tambahnya.

Saat ditanya mengenai komunikasi dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu, Ace memastikan bahwa dirinya telah berbicara dengan Ridwan Kamil. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian tanpa adanya bukti yang jelas.

"Saya sendiri tentu berkomunikasi dengan beliau dan sekali lagi tentu kita mohon kepada masyarakat untuk tidak menjudge atas kasus hukum atau persoalan pribadi yang dihadapi oleh beliau karena kan hingga saat ini tentu kita perlu ada pembuktian yang pasti," katanya.

"Jangan trial by press atas apa yang dihadapi oleh Pak Ridwan Kamil," tegasnya.

KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil

Dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi BJB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 12 lokasi berbeda, termasuk rumah pribadi Ridwan Kamil di Bandung. Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menyebutkan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan petunjuk kuat terkait kasus ini.

"Kami dalam melaksanakan penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk yang telah kami dapatkan sehingga rumah Ridwan Kamil menjadi salah satu prioritas pertama yang digeledah," ujar Budi.

KPK Sita Sejumlah Dokumen Penting

Selama tiga hari penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan dugaan aliran dana non-budgeter. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah aset yang diduga terkait dengan kasus ini.

"Kami menemukan banyak dokumen terkait pengeluaran dana non-budgeter. Selain itu, kami juga menyita deposito sekitar Rp70 miliar, sejumlah kendaraan mewah, serta aset tanah dan bangunan yang diduga terkait dengan perkara ini," ungkapnya. 

Reporter: Nur Habibie/Mereka

Infografis KPK Geledah Kediaman Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya