Ini Hasil Pertemuan Para Pemimpin Negara Arab Bahas Masa Depan Gaza - inews

 Dunia Internasional 

Ini Hasil Pertemuan Para Pemimpin Negara Arab Bahas Masa Depan Gaza - Bagian All

KAIRO, iNews.id - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025), menyerukan digelarnya pemilihan umum (pemilu) dalam 1 tahun mendatang jika memungkinkan. Hal itu terungkap dalam rancangan pernyataan akhir para pemimpin yang dilihat media massa.

"Para pemimpin Arab menyerukan pemilihan umum di semua wilayah Palestina dalam waktu setahun, jika memenuhi semua persyaratan," demikian isi dokumen rancangan pernyataan, sebagaimana dilaporkan stasiun televisi Mesir, Al Qahera News.

Belum ada tanggapan resmi dari Palestina. Namun Presiden Mahmoud Abbas pada Agustus 2024 mengatakan, pemilu hanya akan digelar jika warga Palestina di Yerusalem Timur diperbolehkan oleh Israel untuk memberikan hak suara mereka.

Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota Palestina kelak, namun Israel mencaploknya. Israel mengklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota mereka yang tak bisa dibagi dengan Palestina, klaim yang tidak mendapat pengakuan internasional.

Pemerintahan Abbas sedianya akan menggelar pemilu pada 2021, namun dijadwal ulang setelah Israel melarang penyelenggaraannya di Yerusalem Timur.

Hamas Disingkirkan dari Gaza?

Sementara itu, Mesir dilaporkan telah membuat proposal masa depan Gaza yang tidak memasukkan Hamas dari pemerintahan wilayah itu setelah perang dengan Israel berakhir.

Untuk menjalankan pemerintahan sementara, Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi mengusulkan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza.

Komite Palestina diisi oleh kalangan independen termasuk teknokrat yang akan memerintah Gaza sementara, yakni dalam periode 6 bulan di bawah naungan Pemerintah Otoritas Palestina (PA) yang berpusat di Tepi Barat. Anggota-anggota komite tersebut tidak berafiliasi dengan faksi-faksi Palestina apa pun.

“Dengan bantuan saudara-saudaranya di Palestina, Mesir berupaya untuk membentuk sebuah komite pemerintahan Palestina yang terdiri atas para profesional dan teknokrat independen, yang ditugaskan untuk memerintah Gaza dengan keahlian mereka,” kata Sisi, dalam sambutannya di KTT, seperti dikutip dari CNN.

Komite tersebut juga bertanggung jawab untuk mengawasi bantuan masuk serta menangani berbagai masalah sebagai persiapan sampai pemerintahan yang permanen di Gaza terbentuk.

Seorang sumber pejabat senior Yordania mengatakan, rencana tersebut akan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump dalam beberapa pekan mendatang.

Mesir memberi nama proposal itu sebagai “Gaza 2030” dengan logo kepresidenan. Dokumen setebal 91 halaman itu juga mengusulkan Mesir dan Yordania akan melatih personel kepolisian Palestina yang akan bertugas mengambil alih keamanan Gaza.

Dokumen tersebut juga menolak relokasi warga  Gaza sebagaimana diusulkan Trump serta menyerukan masyarakat internasional untuk mengatasi bencana kemanusiaan dampak dari perang.

Sisi yakin Trump akan menyetujui proposal itu sebagai solusi yang serius dan efektif untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Waktunya telah tiba untuk mengadopsi jalur politik yang serius dan efektif, mengarah pada solusi yang adil dan langgeng untuk perjuangan Palestina, sesuai dengan resolusi legitimasi internasional. Saya yakin Presiden Trump bisa melakukan ini," katanya.