KontraS Kirim Surat ke DPR Minta Batalkan Revisi UU TNI & Polri
tirto.id - Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus, meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri. Hal itu disampaikan melalui surat terbuka yang dikirimkan KontraS kepada dua komisi DPR tersebut.
"Isi dari ataupun substansi surat terbuka yang kami ajukan yakni mengenai penolakan pembahasan RUU TNI dan Polri," kata Andrie Yunus di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Andrie menjelaskan alasan KontraS menolak kedua perubahan beleid itu karena substansi pembahasan revisi tersebut tidak menjawab persoalan permasalahan yang sudah mengakar internal di TNI dan Polri.
Pada Revisi UU Polri, KontraS menolak pengaturan penambahan wewenang intelijen dan keamanan oleh Polri lantaran membuat Intelkam Polri dapat melakukan penggalangan.
"Itu berpotensi bertabrakan dengan kewenangan yang dimiliki badan intelijen negara atau kemudian mengenai perihal penggalangan," ucap Andrie.
Sedangkan di revisi UU TNI, KontraS menolak upaya perluasan jabatan sipil untuk diduduki oleh prajurit aktif TNI. Andrie menjelaskan jika kedua RUU itu disahkan maka pemerintahan saat ini berupaya mengembalikan sistem dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.
"Hal ini kami menilai sangat bermasalah dan berpotensi mengembalikan pemerintahan pada rezim orde baru atau rezim Soeharto selama 32 tahun," tegas dia.
KontraS turut mengkritisi DPR yang kurang melibatkan secara aktif masyarakat maupun ahli dalam membahas revisi UU TNI dan Polri. KontraS juga enggan dilibatkan oleh DPR apabila hanya menjadi 'stempel' agar revisi undang-undang dilanjutkan.
"Standing kami sepanjang substansi nya kemudian tidak menjawab persoalan reformasi sektor keamanan namun justru tambah kewenangan, mengurangi kontrol dan pengawasan terhadap institusi militer, kami meminta untuk dihentikan," pungkas Andrie.
tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Komentar
Posting Komentar