- Mantan Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki berpendapat bahwa

tidak dapat melawan keputusan

(AS) dalam masalah

Bahkan, nasib keanggotaan Kyiv di aliansi tersebut pada akhirnya ditentukan oleh Washington.

Morawiecki menyampaikan hal itu kepada Charlotte Dubenskij dari Russia Today, yang tampaknya dia tidak menyadari bahwa media yang mewawacarainya adalah kantor berita Rusia—yang telah dilarang di Polandia sejak 2022.

Ukraina telah menuntut keanggotaan dalam blok militer yang dipimpin AS sebagai jaminan keamanan sementara Moskow telah mengutip ambisi Kyiv untuk bergabung dengan NATO sebagai akar penyebab konflik.

Pada hari Jumat, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan kepada Bloomberg bahwa keanggotaan Ukraina tidak mungkin untuk saat ini.

Dubenskij mendekati Morawiecki saat dia tiba di Rumania pada hari itu juga. Mantan PM Polandia itu mengatakan perubahan itu merupakan hasil dari perubahan kebijakan AS.

"Realitas saat ini adalah bahwa Presiden [AS Donald] Trump dan pemerintahan Amerika saat ini mengecualikan aksesi Ukraina ke NATO. Mungkin inilah alasannya. Rutte menggaungkan apa yang ditunjukkan oleh pemerintahan Amerika," kata Morawiecki, yang dilansir Sabtu (15/3/2025).

Dia secara pribadi masih ingin Ukraina bergabung dengan blok NATO, menyebut negara itu sebagai "semacam penyangga" antara Rusia dan anggota NATO di Eropa Tengah dan Timur, termasuk Polandia.

Namun, dia mengakui bahwa pendekatan "akal sehat" adalah memprioritaskan mempertahankan hubungan yang kuat dengan Washington di atas segalanya.

Menurut Morawiecki, tanpa dukungan AS, tidak akan ada Ukraina, dan bantuan apa pun dari Washington sangat penting bagi Kyiev.

Sebagian besar pemimpin Uni Eropa dan NATO—dengan pengecualian penting PM Hongaria Viktor Orban dan PM Slovakia Robert Fico—telah mendorong konfrontasi lanjutan dengan Rusia meskipun Washington menentangnya.

Negara-negara NATO Eropa telah memasok senjata ke Kyiv sejak eskalasi konflik pada tahun 2022. Beberapa negara anggota, seperti Prancis dan Inggris, telah melontarkan gagasan untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina guna memantau gencatan senjata.

Moskow telah memperingatkan bahwa setiap pasukan NATO yang dikerahkan ke Ukraina tanpa mandat PBB akan dianggap sebagai target yang sah.

Trump telah mendorong penyelesaian konflik yang cepat dan telah berulang kali menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus memikul tanggung jawab utama atas jaminan keamanan bagi Kyiv jika terjadi penyelesaian damai.

(mas)