Putin Usul PBB Memerintah Sementara Ukraina, Ini Tujuan Pentingnya | Sindonews

 Dunia Internasional, 

Putin Usul PBB Memerintah Sementara Ukraina, Ini Tujuan Pentingnya | Halaman Lengkap

Presiden Rusia Vladimir Putin usul pembentukan pemerintahan sementara di Ukraina di bawah naungan PBB. Foto/Politico

MOSKOW 

- Presiden

 Rusia 

Vladimir

 Putin 

telah mengusulkan pembentukan pemerintahan sementara di

 Ukraina 

di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa negara.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum di negara itu sejak masa jabatan Presiden Volodymyr Zelensky secara resmi berakhir pada Mei 2024.

Putin, saat berbicara kepada para pelaut kapal selam nuklir Arkhangelsk, menjelaskan bahwa Moskow tidak melihat cara yang jelas untuk menandatangani perjanjian apa pun dengan Kyiv. “Karena para pemimpin lain mungkin datang besok," ujarnya.

"Dalam kasus seperti itu, praktik internasional mengikuti jalur yang terkenal dalam kerangka kegiatan penjaga perdamaian PBB; beberapa contoh telah menunjukkan apa yang disebut sebagai manajemen eksternal atau administrasi sementara,” paparnya.

“Kekuatan eksternal harus memfasilitasi pemilihan umum di Ukraina untuk membentuk pemerintahan yang cakap yang mendapat kepercayaan dari rakyat,” tegas Putin.

Setelah itu, sambung dia, pemerintah Ukraina yang baru dapat memulai negosiasi dengan Moskow dan menandatangani perjanjian damai yang akan diakui di seluruh dunia dan akan dapat diandalkan serta stabil.

Namun, Putin juga menekankan bahwa pemerintahan sementara hanyalah satu opsi yang memungkinkan.

"Secara umum, kami mendukung penyelesaian konflik secara damai, termasuk yang satu ini, tetapi tidak dengan mengorbankan kami,” imbuh dia, yang dilansir dari Russia Today, Jumat (28/3/2025).

Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menjadi perantara gencatan senjata terbatas antara Ukraina dan Rusia, dengan memberlakukan moratorium serangan terhadap infrastruktur energi.

Zelensky secara terbuka mendukung gencatan senjata parsial selama 30 hari, yang seharusnya melibatkan penangguhan serangan timbal balik oleh pasukan Kyiv.

Namun, Kementerian Pertahanan Rusia telah melaporkan beberapa pelanggaran Ukraina terhadap perjanjian tersebut, yang digambarkannya sebagai upaya untuk melemahkan upaya mediasi Presiden AS Donald Trump antara Moskow dan Kyiv.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada hari Rabu bahwa Moskow akan menghormati kewajibannya meskipun ada tindakan Ukraina, karena perjanjian tersebut merupakan keterlibatan diplomatik yang positif dengan pemerintahan Trump.

Awal minggu ini, pejabat AS bertemu secara terpisah dengan delegasi Rusia dan Ukraina di Arab Saudi. Setelah pembicaraan tersebut, Moskow mengatakan pihaknya bersedia menghidupkan kembali Prakarsa Gandum Laut Hitam, sebuah pengaturan yang awalnya dimediasi oleh PBB dan Turki dan berakhir pada tahun 2023.

(mas)