Kadin Minta Pemerintah Gulirkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Tangkal Dampak Tarif AS - IDX Channel

 

Kadin Minta Pemerintah Gulirkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Tangkal Dampak Tarif AS

Kadin menilai, pemerintah perlu meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menangkal dampak negatif kebijakan tarif resiprokal AS.

Kadin menilai, pemerintah perlu meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menangkal dampak negatif kebijakan tarif resiprokal AS. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah perlu meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menangkal dampak negatif kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Hal ini untuk mendongkrak daya saing industri Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menilai, sama seperti Presiden Donald Trump yang menyebut, tarif resiprokal sebagai Hari Pembebasan AS, Indonesia perlu melakukannya dalam bentuk yang lain.

"Indonesia perlu menggulirkan sebuah paket kebijakan ekonomi menyeluruh untuk membebaskan para pelaku usaha dari kecemasan berinvestasi di Indonesia," kata Anindya lewat keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

Dia menilai, dampak negatif kebijakan Trump perlu dihitung dengan cermat. Penurunan ekspor komoditas utama seperti alas kaki, pakaian, dan produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan, sehingga pemerintah dan pelaku usaha perlu bersama-sama mencegah PHK.

Anindya menilai, tarif resiprokal juga AS harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi, baik asing maupun domestik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga perlu dijaga dengan terus memperbaiki iklim investasi untuk penciptaan lapangan kerja.

Anindya juga mengapresasi instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada menterinya untuk melakukan perbaikan struktural dengan simplifikasi, bahkan penghapusan regulasi yang menghambat, terutama terkait non-tariff barier sebagai strategi untuk bernegosiasi dengan AS.

Dia menyebut, kebijakan Trump juga perlu dijadikan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku usaha untuk lebih bekerja sama menjaga kepercayaan pasar, dan stabilitas rupiah.

"Dan terus  berusaha  menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti tercermin di ICOR yang masih di atas 6 persen, jauh dari batas normal 4 persen," ujar Anindya.

(Rahmat Fiansyah)