Kinerja 6 Bulan Pemerintahan, Sederet Kontroversi Menteri Jadi Catatan | Sindonews

 

Kinerja 6 Bulan Pemerintahan, Sederet Kontroversi Menteri Jadi Catatan | Halaman Lengkap

Temuan IDSIGHT ada sejumlah kontroversi yang dilakukan menteri Kabinet Merah Putih selama enam bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. FOTO/DOK.SindoNews

JAKARTA 

- Dalam enam bulan Pemerintahan

 Prabowo Subianto 

-

 Gibran Rakabuming Raka 

, sederet kontroversi jajaran Kabinet Merah Putih menjadi catatan. Hal tersebut berdasarkan temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) dari hasil analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau akun kementerian/badan.

Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025. Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif. Adapun salah satu jajaran Kabinet Merah Putih yang menjadi catatan adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

Diketahui, gelombang demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU TNI menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo menimbulkan keprihatian banyak pihak.

Di tengah lemahnya aspek komunikasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, komentar yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membuat suasana semakin tidak kondusif. Publik pun menilai paling negatif hingga mencapai 75,3 persen.

Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan pemerintahan tidak jauh berbeda dari sebelumnya, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2%), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8%).

"Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan," ujar Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Presiden Prabowo Subianto mengakui kegagapan para pembantunya yang sebagian adalah orang-orang baru di pemerintahan, sehingga kerap memunculkan salah ucap dan menimbulkan persepsi negatif dari publik.

"Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan para jurnalis senior di Hambalang, yang sekaligus menepis pandangan bahwa Prabowo anti-kritik dan bakal membungkam media," kata Johan.

Prabowo juga berkali-kali menekankan perlunya menyampaikan secara tepat kepada publik terkait program prioritas dan apa-apa yang telah dicapai pemerintah.

"Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran," kata Johan.

Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih masif adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. "Citra koperasi perlu diangkat kembali dan pemerintah perlu belajar dari pengalaman KUD (koperasi unit desa) dan BUMDES (badan usaha milik desa) sebelumnya," kata Johan.

Pembentukan koperasi desa menjadi tugas Menkop Budi Arie dan Mendes Yandri Susanto, serta dibantu menteri lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program 3 juta rumah ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

"Figur-figur tersebut juga dinilai kontroversial, karena itu menjadi perhatian agar tidak terlalu berdampak pada kebijakan yang dijalankan," lanjut Johan.

Maruarar dinilai negatif 64,1% dan Trenggono 50,3%, selain itu ada pula Menteri HAM Natalius Pigai (55,1%). Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (57,7%), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8%), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5%).

"Menjadi pegawai negeri atau ASN masih menjadi pilihan bagi banyak orang, apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya PHK," kata Johan.

Pemerintah memutuskan mempercepat jadwal pengangkatan CPNS setelah muncul keresahan para pendaftar. Serangkaian PHK terjadi di sektor tekstil, bahkan pabrik terbesar Sritex pun mengalami guncangan. Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikhawatirkan berdampak pada industri padat karya.

(abd)