Wamenkop Tegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan Alat Politik
Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Joko Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak dirancang untuk kepentingan menggalang dukungan politik pada Pemilu 2029. Menurut dia, program tersebut murni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
“Saya rasa relatif ini sangat jauh dari politik, karena ini sebenarnya lebih cenderung ke ekonomi,” kata Ferry dikutip pada Kamis, 24 April 2025.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono
- ANTARA/Maria Cicilia Galuh
Spekulasi tentang motif politik muncul seiring rencana pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia, yang didukung dana operasional Rp 5 miliar per koperasi. Sehingga, sebagian pihak khawatir dana tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan elektoral, seperti tuduhan program dana desa di masa lalu.
Namun, Ferry menepis spekulasi yang tak berdasar tersebut. Menurut dia, dana Rp 5 miliar per koperasi sepenuhnya untuk operasional seperti pembangunan kantor, simpan pinjam, apotek desa, klinik, gudang hingga transportasi.
"(Dana Rp 5 miliar per koperasi) Itu kan untuk kegiatan operasional koperasi desanya. Dan keberadaannya akan dirasakan manfaatnya, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk saya, bukan untuk kita-kita nih, tapi buat masyarakat desa," tegasnya.
Dengan tegas, Ferry mengatakan bahwa Koperasi Merah Putih merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai guru perekonomian nasional. Selain itu, kata dia, koperasi desa ini untuk menjauhkan masyarakat dari rentenir dan pinjaman online (pinjol).
“Kegunaan koperasi desa ini akan menghilangkan praktik rentenir, ketergantungan dari pinjaman online yang sekarang mencekik,” katanya.
Menurut dia, Koperasi Merah Putih adalah kesempatan sejarah untuk menghidupkan semangat gotong royong dan membangkitkan ekonomi pedesaan, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
“Koperasi Desa Merah Putih ini adalah milik desa, bukan milik pemerintah desa, tapi milik desa, artinya pemerintah dan masyarakat desanya,” jelas dia.
Selanjutnya, Ferry mengatakan koperasi juga dikelola melalui musyawarah desa yang demokratis untuk mencegah penyalahgunaan, melibatkan ibu-ibu dan pemuda sehingga tidak dicampuri urusan politis elit lokal seperti kepala desa atau lainnya.
Jadi, lanjut dia, rencana penunjukan manajer profesional dengan seleksi transparan, didukung pelatihan dan pendampingan. “Apapun yang nanti dirasakan langsung oleh masyarakat dari keberadaan koperasi desa ini, manfaatnya akan ke masyarakat desa,” pungkasnya.
Kasus Ijazah Palsu, Pengamat Duga Ada Upaya Memisahkan Kedekatan Jokowi dengan Prabowo
Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai reputasi keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sangat dirugikan.
VIVA.co.id
24 April 2025
/data/photo/2025/05/04/6817551f555d9.jpg)
/data/photo/2025/04/29/68106f672a4bc.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar