BKSAP: Puan tolak relokasi Palestina tak bertentangan dengan Prabowo - ANTARA News

 

BKSAP: Puan tolak relokasi Palestina tak bertentangan dengan Prabowo - ANTARA News

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menolak relokasi rakyat Palestina dari Gaza tidak bertolak belakang dengan rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasinya.

Sebab, kata dia, rencana evakuasi rakyat Palestina di Gaza oleh Presiden Prabowo bukan dimaksudkan untuk merelokasi, melainkan mengevakuasinya ke Indonesia untuk merawat sementara mereka yang terluka akibat konflik dengan Israel.

“Sebetulnya tidak bertolak belakang, (pernyataan) Mbak Puan relokasi masyarakat ditolak, yang diusulkan Presiden Prabowo adalah merawat mereka yang luka. Sampai sekarang ini lebih dari 50 ribu yang meninggal dan 200 ribu lebih yang luka,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dari pembicaraannya dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) diketahui ada lebih dari seribu operasi per harinya di rumah sakit kecil di Palestina.

Baca juga: BKSAP tegaskan dukungan kepada Palestina saat pertemuan bilateral

Baca juga: Ketua BKSAP: Islamofobia turut dibahas dalam Konferensi Ke-19 PUIC

Dia menyebut banyak rakyat Palestina yang membutuhkan operasi tersebut tidak mampu ditangani akibat keterbatasan fasilitas kesehatan di sana sehingga hendak dilakukan evakuasi untuk ditangani di Indonesia.

“Nah, itu banyak yang tidak tertangani, yang tidak tertangani itu yang oleh Presiden Prabowo akan diurus. Jadi, tidak bertentangan pernyataan Mbak Puan dengan pernyataan Pak Prabowo, justru saling melengkapi,” tutur dia.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak gagasan merelokasi warga Palestina dari Gaza karena wilayah itu merupakan milik Palestina.

Puan mengemukakan hal itu saat pembukaan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).

"Kita harus dapat membantu dengan berbagai cara dan pengaruh yang kita miliki untuk dapat mengakhiri situasi yang tidak berperikemanusiaan di Gaza. Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina," kata Puan dalam pidatonya.

DPR terima kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat