Dilantik Jadi Dirjen Bea Cukai, Djaka Tegaskan Sudah Mundur dari TNI
Jakarta, VIVA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama menyatakan, dirinya sudah mengundurkan diri dari TNI per tanggal 2 Mei 2025. Saat ini proses pengunduran dirinya masih diproses oleh Mabes TNI.
Djaka mengatakan, untuk Surat Keputusan (SKEP) pensiunnya dari TNI belum terbit. Namun, dia sudah melakukan surat menyurat untuk memproses pensiunnya sebagai Letnan Jenderal (Letjen) TNI.
"Saya sudah melakukan surat-menyurat, pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 Mei. Tapi untuk SKEP kepastiannya tentunya by process dari Mabes TNI maupun dari Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi status saya sudah, ya sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar tapi saya sudah mengundurkan diri," ujar Djaka saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.
Pelantikan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak dan pejabat eselon I lainnya di Kementerian Keuangan
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Djaka menjelaskan, dalam proses penunjukannya sebagai Dirjen Bea Cukai. Dia dipanggil oleh Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. karena mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki posisi strategis di Kemenkeu.
"Ya intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya, ya saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri," jelasnya.
Djaka mengatakan, Presiden Prabowo jua telah memerintahkan disirnya untuk mengawal penerimaan negara agar mencapai target yang sudah ditetapkan.
"Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal bea cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah," terangnya.
Menurutnya, saat ini juga masih banyak lubang-lubang pelabuhan gelap yang harus ditutup untuk mengerek penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai. Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian.
"Banyak lobang-lobang pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu initinya adalah untuk itu memastikan tidak ada penyelundupan atau kurangnya penyelundupan sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target," katanya.
Soal Perpres Perlindungan Jaksa, Pengamat: Ini Kewajiban Konstitusional Negara
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa menuai respons beragam dari berbagai kalangan.
VIVA.co.id
23 Mei 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar