KPK Temukan Proyek Pembangunan SD di Jakarta Molor, Pramono: Pasti Ada Sesuatu - Kompas

 

KPK Temukan Proyek Pembangunan SD di Jakarta Molor, Pramono: Pasti Ada Sesuatu

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung angkat bicara soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlambatan pembangunan sejumlah sekolah dasar (SD) di ibu kota.

Menurut Pramono, keterlambatan tersebut mengindikasikan adanya masalah yang harus segera ditindaklanjuti.

“Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru supaya saya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," ucap Pramono saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

"Karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini, April kemarin selesai (pembangunan), ada yang Desember, ada yang April, mundur-mundur,” lanjutnya. 

Tanya Ahli soal Rekaman Perintangan Penyidikan Harun Masiku, Kubu Hasto: Suara Pak Hasto Bukan?

Baca juga: Pramono Janji Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Proyek SD di Jakarta yang Molor

Pramono pun mengaku sudah bicara langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta yang baru agar permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut-larut.

Menurutnya, apa pun temuan dari lembaga pengawas seperti KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan ditindaklanjuti Pemprov Jakarta.

Langkah ini, kata dia, penting untuk menjaga akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kita akan selesaikan kemudian dengan yang sama apa yang menjadi temuan KPK atau apa penegak hukum lainnya, kami akan tidak lanjuti,” kata Pramono.

Sebelumnya, KPK melalui Kepala Satgas II Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II, Dwi Aprilia Linda Astuti, menyampaikan, proyek pembangunan enam sekolah dasar di Jakarta mengalami deviasi progres hingga minus 31 persen dari target.

Keterlambatan ini tercatat dalam evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024.

“KPK mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi intensif dengan inspektorat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perencanaan persiapan pengadaan seharusnya dilakukan secara matang, termasuk audit berkala dan evaluasi metode pemaketan pelaksanaan kegiatan,” kata Linda, dikutip dari situs resmi KPK, Senin (26/5/2025).

Proyek-proyek yang mengalami keterlambatan tersebut di antaranya pembangunan SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05, serta TK Negeri Sawah Besar. Hingga saat ini, rata-rata progres fisik baru mencapai 84,90 persen.

Baca juga: Pramono: Pengelolaan Keuangan yang Tertib Modal Penting Jakarta Bisa Jadi Kota Global

Keterlambatan ini menambah catatan merah dalam evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024 yang dilakukan KPK.

KPK mencatat bahwa area pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih tergolong rawan. Skor area PBJ hanya mencapai 71, sementara subindikator independensi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) lebih rendah lagi di angka 46.

Sebagai langkah perbaikan, KPK merekomendasikan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas proyek lebih aktif melaporkan perkembangan pekerjaan. KPK juga meminta agar timeline proyek disusun lebih realistis dan telah mengirim surat kepada Gubernur Jakarta terkait perbaikan tata kelola pengadaan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Jalanan Mekkah Sepi Jelang Wukuf, Ini Penyebabnya