MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah - CNN Indonesia

 Pendidikan

MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji khawatir dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah jika pendidikan dasar di sekolah swasta terealisasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki banyak lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.

"Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar," ujar Sarmuji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Baca juga: MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, KPAI Usul Revisi UU Sisdiknas

Momen Letkol Tedy Curi Kesempatan Foto Bareng Macron

NU dan Muhammadiyah tersebut juga memiliki partisipasi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Ia khawatir, partisipasi masyarakat akan mati jika putusan MK soal digratiskannya SD-SMP swasta terwujud.

"Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan," ujar Sarmuji.

Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan beban anggaran yang ditanggung negara jika pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta digratiskan.

"Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah," ujar Sarmuji.

Baca juga: MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, DPR: Pemerintah Wajib Melaksanakan

Realokasi Anggaran Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pemerintah harus segera merespon putusan MK soal pembiayaan untuk pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta.

Hal pertama yang bisa dilakukan adalah integrasi sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.

"Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta," ujar Kornas JPPI, Ubaid Matraji lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).

Baca juga: MK Minta Negara Gratiskan Sekolah Swasta, Hasan Nasbi: Kami Minta Arahan Presiden Prabowo

Kedua adalah realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direalokasi, dan dioptimalkan secara transparan.

"Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta," ujar Ubaid.

Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik di negeri maupun swasta.

Terakhir, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan mengenai implikasi putusan MK ini.

"Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya," ujar Ubaid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Bentak Suporter Persikas, Dedi Mulyadi: Enggak Punya Otak Kamu?