Pelajar Nakal Dibina di Barak Militer, JPPI: Mematikan Nalar Kritis Anak - Bagian All
JAKARTA, iNews.id - Program pembinaan pelajar nakal di barak militer menuai pro dan kontra. Program ini digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritik model pembinaan seperti ini. Menurutnya, pembinaan militeristik berpotensi mematikan nalar kritis anak muda.
"Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir," kata Ubaid dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).
Menurutnya, pembinaan militeristik merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia. Pembinaan seharusnya lebih kepada menggali potensi anak.
"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan dan mengembangkan potensi anak secara holistik," ujar Ubaid.
Ubaid berharap, kebijakan ini tidak dijadikan sebagai program nasional. Pemerintah diminta fokus pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi.
"JPPI menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang berbahaya ini dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa," katanya.
Sebelumnya, TNI menepis anggapan pendidikan anak nakal di barak militer adalah militerisme. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi memastikan, apa yang dilakukan oleh pihaknya hanya pendidikan disiplin biasa saja.
Kristomei mencontohkan, selama pembinaan ini siswa diajarkan disiplin bangun pagi kemudian beribadah atau melakukan olahraga.
"Kalau cuma bangun jam 04.30 pagi, terus kemudian salat dan senam pagi kan artinya menurut saya bukan militerisme. Pendidikan disiplin saja, gerakan disiplin," kata Kristomei, dikutip Jumat (9/5/2025).
Pihaknya telah menyusun jadwal ketat untuk membina anak-anak berkategori nakal tersebut. Dengan demikian, anak-anak akan terbiasa menjalani hidup dengan disiplin.
Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai positif kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer atau TNI oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Bahkan, Pigai meminta agar kebijakan itu bisa diterapkan secara nasional.
Namun, dia menekankan hal itu bisa dilakukan jika kebijakan ini sudah teruji berlangsung baik dan bagus hasilnya.
"Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kementerian HAM, Jakarta Selasa (6/5/2025).
Dia juga berharap sistem pendidikan di barak militer terkontrol agar tidak menabrak nilai-nilai HAM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar