Perancis Makin Mantap Akui Negara Palestina di Tengah Memburuknya Situasi di Gaza - Kompas

 Dunia internasional, Konflik Timur tengah

Perancis Makin Mantap Akui Negara Palestina di Tengah Memburuknya Situasi di Gaza

PARIS, KOMPAS.com - Pemerintah Perancis menegaskan keseriusannya untuk mengakui Negara Palestina, di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza akibat operasi militer dan blokade bantuan oleh Israel. 

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noel Barrot, menyebut bahwa kondisi di Gaza saat ini sudah tak bisa dibenarkan dan perlu segera diakhiri.

“Kami tidak bisa mewariskan kekerasan dan kebencian kepada anak-anak Gaza. Semua ini harus dihentikan, dan karena itu kami bertekad mengakui Negara Palestina,” ujar Barrot dalam sebuah wawancara pada Selasa (20/5/2025). 

Baca juga: Soal Rencana Perancis Akui Negara Palestina, Menlu Israel: Hadiah bagi Terorisme

Israel Kerahkan Brigade 401 Masuki Jalur Gaza dengan Tank, Klaim Serang Musuh

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mendukung solusi politik demi kepentingan rakyat Palestina dan juga keamanan Israel.

Pernyataan Barrot datang setelah Presiden Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengeluarkan pernyataan bersama yang memperingatkan Israel. 

Mereka menyatakan tidak akan tinggal diam jika Israel terus menghalangi pengiriman bantuan, dan berkomitmen untuk mengakui Negara Palestina sebagai bagian dari solusi damai.

Sebelumnya, Macron juga akan mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina dalam konferensi PBB di New York pada Juni mendatang. 

“Saya akan melakukannya (mengakui Negara Palestina) karena saya pikir itu akan adil dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya," ujar Macron.

Jika terjadi, ini akan menambah daftar negara Eropa yang secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina.

Selain itu, Barrot menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Belanda yang mendorong Uni Eropa untuk meninjau ulang perjanjian kerja sama dengan Israel, terutama dari sisi komitmen terhadap hak asasi manusia. 

Baca juga: Hamas Sambut Baik Rencana Perancis Akui Negara Palestina

Jika ditemukan pelanggaran, perjanjian tersebut bisa ditangguhkan, yang tentu akan berdampak pada hubungan politik dan ekonomi antara Israel dan Uni Eropa.

“Baik Israel maupun Uni Eropa sebenarnya tidak berkepentingan untuk memutus perjanjian itu,” kata Barrot, namun menekankan pentingnya akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas masuk ke Gaza, setelah lebih dari dua bulan blokade total. 

Namun, langkah ini dianggap jauh dari cukup oleh pemerintah Perancis.

“Situasi di Gaza sekarang tidak bisa dipertahankan. Kekerasan membabi buta dan pemblokiran bantuan telah mengubah Gaza menjadi perangkap maut, bahkan seperti kuburan,” kata Barrot. 

Ia juga mengingatkan, “Siapa yang menabur kekerasan, akan menuai kekerasan.”

Baca juga: PM Israel Klaim Bercanda soal Pendirian Negara Palestina di Arab Saudi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Warga Palestina dalam Cengkraman Israel adalah “Perisai Hidup”, Apa Maksudnya?