Pimpinan Komisi VIII Minta Travel Haji Nakal Ditindak Tegas Halaman all - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Abidin Fikri memberikan catatan terkait pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang kloter pertamanya sudah diberangkatkan pada 2 Mei 2025 lalu.

Secara khusus, Abidin menyoroti praktik melanggar hukum dan membahayakan seperti pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang dilakukan oleh oknum biro travel.

"Kami meminta Kementerian Agama menindak tegas travel yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional. Jangan biarkan jemaah menjadi korban," kata Abidin Fikri kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Meski begitu, ia mengapresiasi kesiapan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta seluruh pihak yang terlibat.

Baca juga: Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta yang Direnovasi ADHI 

"Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Kami pastikan proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan sudah disiapkan dengan matang," ucap Abidin.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama.

"Jangan diam. Laporkan dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku bisa diproses hukum," ucap Abidin.

Adapun pada tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah dijadwalkan akan menunaikan ibadah haji yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Oleh karena itu, Abidin turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, mulai dari penyediaan makanan dengan cita rasa Nusantara, fasilitas ramah lansia, hingga pelatihan manasik haji intensif.

Baca juga: Prabowo Akan Temui Pangeran MBS Lagi demi Bangun Kampung Haji di Arab Saudi

"Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jemaah," imbuh Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Gantina menambahkan DPR juga akan melakukan pengawasan secara menyeluruh mulai dari masa sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Mekah dan Madinah, hingga pasca kepulangan.

“Kami turun langsung ke lapangan, termasuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fokus kami bukan hanya fasilitas, tapi agar ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis,” ungkap Selly.

Selly berharap agar catatan evaluasi tahun 2024, termasuk kasus keterlambatan transportasi yang membuat jemaah gagal menjalankan Arbain di Madinah, tidak lagi terulang.

Dengan menggandeng delapan perusahaan (syarikah) layanan, meningkat dari dua tahun lalu, Kemenag diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Kemudian, Selly juga menyorot rencana pembangunan ‘kampung haji’ di Arab Saudi.

Ia menilai itu sebagai langkah strategis dalam menekan biaya haji.

Namun, ia berpandangan masih ada kendala regulasi yang menghambat BPKH untuk melakukan investasi langsung di Saudi.

"Kami berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel 5-10 tahun bisa terwujud. Ini akan berdampak signifikan pada efisiensi biaya, terutama karena nilai tukar dollar dan real Saudi selalu fluktuatif," jelasnya.

Selain itu, Selly mengingatkan beban biaya haji yang masih tinggi, terutama dari komponen penerbangan.

Dia juga menyoroti perbedaan biaya antar-embarkasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

"Komponen penerbangan dibayar penuh oleh jemaah, dan biaya antar-embarkasi bisa berbeda jauh. Ini masih jadi pekerjaan rumah kita bersama,” terang Selly.

Selly juga menegaskan pentingnya lobi-lobi diplomatik dengan otoritas Arab Saudi untuk urusan tenda dan lokasi masyair saat puncak haji.

Menurutnya, komitmen untuk haji yang aman, nyaman, dan mabrur dengan berbagai tantangan dan upaya perbaikan harus terus dilakukan pemerintah.

"Kami ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur,” tegas Selly.