- Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Faisal bin Farhan akan mengunjungi Tepi Barat yang diduduki akhir pekan ini. Perjalanan itu menjadikannya pejabat Saudi berpangkat tertinggi yang berkunjung dalam hampir 60 tahun.

Otoritas Palestina (PA) mengungkapkan rencana itu pada hari Jumat (30/5/2025). Bin Farhan akan memimpin delegasi menteri yang terdiri dari para menlu Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya.

Duta besar Palestina untuk Arab Saudi mengatakan hal itu kepada media lokal. Dia menambahkan perjalanan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan sentralitas perjuangan Palestina kepada orang-orang Arab dan Muslim.

Langkah tersebut tampak mirip dengan perjalanan yang diselenggarakan bin Farhan ke Washington pada bulan-bulan awal perang Israel di Gaza, dalam upaya menunjukkan front Arab yang bersatu dalam mendukung gencatan senjata.

Hal itu juga tampak sebagai upaya memberikan kredibilitas kepada PA sebagai alternatif bagi Hamas di Gaza, meskipun popularitas PA menurun tajam di kalangan warga Palestina.

Perjalanan tersebut langka dan tidak biasa, mengingat terakhir kali seorang pejabat Saudi mengunjungi Ramallah, ia telah ditunjuk sebagai duta besar nonresiden untuk Palestina.

Nayef al-Sudairi tiba beberapa pekan sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan, dan sebelum dia, Raja Faisal telah berkunjung pada tahun 1966.

Serangan-serangan itu dimaksudkan untuk dan memang menggagalkan pembicaraan normalisasi Saudi-Israel, pejabat Hamas mengungkapkan selama perang berlangsung.

Dengan kerajaan Saudi menjadi pemimpin de facto dunia Arab, ia dapat menetapkan agenda dengan jenis pengaruh yang hanya dimiliki oleh sedikit tetangganya, dan normalisasi dengan Israel kemungkinan akan menghancurkan ambisi untuk berdirinya negara Palestina.

Times of Israel melaporkan pada Jumat malam bahwa Israel akan memblokir kunjungan Farhan dan delegasinya. Israel memiliki kendali atas perbatasan darat Tepi Barat yang diduduki dengan Yordania.

Jika Israel menindaklanjuti ancaman tersebut, hal itu dapat semakin memperburuk hubungan dengan Riyadh dan negara-negara regional lainnya.

Sejak 2023, Arab Saudi telah memperjelas normalisasi hanya akan dikejar dengan jalur yang jelas menuju negara Palestina.

Awal tahun ini, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyebut perang Israel yang telah berlangsung selama 19 bulan di Gaza sebagai "genosida", menggemakan penilaian oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi hak asasi manusia, di antara para sejarawan dan pakar terkemuka lainnya.

Lebih dari 54.000 warga Palestina telah dibunuh Israel sejauh ini, dengan beberapa pakar meyakini angka tersebut jauh di bawah jumlah sebenarnya.

Bulan depan, satu pertemuan di New York yang diketuai bersama Arab Saudi dan Prancis diharapkan akan menguraikan perlunya mendirikan negara Palestina, dan membangun kembali dukungan untuk konsep solusi dua negara, rencana yang diuraikan dalam Perjanjian Oslo 1993.

Beberapa negara Eropa baru-baru ini mengakui negara Palestina, termasuk Irlandia, Spanyol, dan Norwegia.

Baca juga: Kepala Kemanusiaan PBB: Kelaparan Penduduk Gaza karena Israel adalah Kejahatan Perang

(sya)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan