Bahlil Bentuk Direktorat Penegakan Hukum, Tindak Pelanggar Izin Tambang - inews

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah pimpinan Menteri Bahlil Lahadalia membentuk direktorat baru yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Unit kerja ini akan bertugas menyisir pelaku usaha di sektor pertambangan yang tidak memenuhi peraturan.

Baca juga Bahlil Sebut IMF Terapkan Standar Ganda dalam Pelarangan Hilirisasi By BeritaSatu.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini sudah terbentuk unit organisasi Ditjen Penegakan Hukum, sebelum dirjen baru dilantik. Namun, dia enggan menyebut nama-nama pejabat yang ditunjuk.

"Jadi ini kan Dirjen Gakkum (Penegakan Hukum), ini sebentar lagi sudah mau dilantik. Jadi ini untuk organisasinya sudah ada, kemudian pejabatnya itu untuk dirjennya itu juga sudah ada, penetapan dari presiden, tinggal pelantikan," ujarnya, dikutip MInggu (15/6/2025).

Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan nantinya Direktorat Penegakan Hukum akan ditugaskan khusus menganalisis dan menindak para pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang tidak menjalankan aktivitasnya sesuai aturan.

Baca juga Ditemui Bahlil, Masyarakat Pulau Gag Minta Penambangan Pulau Gag Dilanjutkan : Liputan 6

Bahkan, direktorat inilah yang akan memberikan rekomendasi kepada Menteri agar IUP dapat dicabut jika tidak produktif.

"Jadi untuk IUP yang tidak berkegiatan dilakukan evaluasi oleh Kementerian ESDM," kata Yuliot.

Namun demikian, Yuliot masih belum berbicara banyak soal kapan pelantikan Dirjen Gakkum akan dilakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Yang pasti, direktorat baru tersebut diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar dari sektor pertambahan terhadap perekonomian negara.

"Untuk ke depan dengan adanya Dirjen Gakkum, tugasnya untuk melihat mana yang memenuhi persyaratan, mana yang patuh terhadap perizinan yang sudah mereka dapatkan, bagaimana dampak ekonominya, berkegiatan berapa kerja yang terserah itu akan ada evaluasi," katanya.