Bahlil Bongkar Izin Tambang Turun Raja Ampat saat Menteri ESDM Ignasius Jonan Era Presiden Jokowi - Halaman all - Tribun-timur


TRIBUN-TIMUR.COM, PAPUA BARAT DAYA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, izin produksi pertambangan nikel milik PT GAG Nikel (GN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya diterbitkan sejak 2017.
Bahlil pertama kali menjadi menteri sejak 23 Oktober 2019.
Saat itu, ia menjabat pertama kali Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons sorotan terhadap kegiatan
"IUP produksinya itu 2017 dan beroperasi mulai 2018. Saya juga belum pernah ke [Pulau] GAG. Dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih ketua umum HIPMI Indonesia, belum masuk di kabinet," ujar Bahlil dalam acara bincang media di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).
PT Gag Nikel adalah perusahaan pemegang kontrak karya sejak 1998.
Mulanya, saham PT Gag Nikel dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd sebesar 75 persen dan PT Antam Tbk sebesar 25 persen.
Baca juga: Kerusakan Raja Ampat, Bupati: Jangan Sampai Daerah Wisata Hanya Tinggal Kenangan
Namun, sejak 2008, Antam mengakuisisi semua saham Asia Pacific Nickel Pty Ltd sehingga PT Gag Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam.
Berdasarkan informasi di laman Kementerian ESDM, kontrak karya PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan nomor akta perizinan 430.K/30/DJB/2017. Perusahaan itu memiliki luas wilayah izin pertambangan 13.136 hektar.
PT Gag Nikel mendapat izin produksi pada 2017, lalu mulai berproduksi pada 2018.
Saat itu, menteri ESDM adalah Ignasius Jonan.
Ia menjabat menteri ESDM 14 Oktober 2016 hingga 20 Oktober 2019 era presiden Joko Widodo.
Ignasius Jonan adalah pengusaha Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak 14 Oktober 2016 hingga 20 Oktober 2019.
Sebelumnya, Jonan menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 27 Oktober 2014 hingga di reshuffle oleh Presiden Joko Widodo dan digantikan oleh Budi Karya Sumadi pada tanggal 27 Juli 2016.
Ia dikenal luas sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) tahun 2009 s.d. 2014.
Jonan menjabat sebagai Dirut PT KAI (Persero) mulai 25 Februari 2009, sesuai dengan penugasan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh Sofyan Djalil, untuk menggantikan Ronny Wahyudi.
Kemudian pada 21 Februari 2014, Menteri BUMN Dahlan Iskan menetapkannya kembali sebagai Dirut PT KAI (Persero).
Pada 26 Oktober 2014, Jonan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo.
Setelah hampir dua bulan terjadi kekosongan jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak Arcandra Tahar diberhentikan pada 15 Agustus 2016 oleh Presiden Jokowi karena masalah dwikewarganegaraan, Jonan kembali bergabung dalam Kabinet Kerja.
Pada 14 Oktober 2016, Ia dilantik sebagai Menteri ESDM, sementara Arcandra Tahar diangkat sebagai Wakil Menteri ESDM.
Pada 14 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo mengangkat Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dan Arcandra Tahar sebagai wakil menteri.
Salah satu tugas utama Menteri ESDM saat itu adalah melakukan divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).
Berbagai langkah dan upaya dilakukan agar bisa mengambil hak divestasi yang sudah tertuang dalam peraturan. Pemerintah melalui perusahaan BUMN, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, akhirnya bisa memegang 51,23 persen saham PTFI.
Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekitar Rp56,1 triliun.(*)
0 Komentar