Buat Apa Aceh dan Sumatera Utara Berebut Empat Pulau | Tempo
EMPAT pulau kecil di dekat perairan Selat Malaka kini menjadi sumber ketegangan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Riak itu membesar setelah sepotong video yang memperlihatkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninggalkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sebuah pertemuan.
Mualem—sapaan Muzakir—mengatakan tak ingin berpanjang-lebar bicara dengan menantu mantan presiden Joko Widodo itu. Ia meminta Bobby bicara dengan para stafnya. "Silakan nanti bicara dengan bapak-bapak ini," katanya dalam potongan video yang viral itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan itu seharusnya membicarakan empat pulau yang dulu menjadi bagian Kabupaten Aceh Singkil. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan empat pulau itu sebagai bagian dari Sumatera Utara. Empat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Pulau Panjang.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Ali Basrah mengatakan akan mengkaji dokumen hingga bukti kepemilikan empat pulau itu. Menurut Ali, penyelesaian sengketa pulau tidak perlu sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila bisa diselesaikan lewat komunikasi. “Hukum itu cara terakhir,” katanya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil menjadi bagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyarankan Aceh membawanya ke PTUN.
Suara keras datang dari anggota DPR asal Aceh, Muslim Ayub. Ia menolak pemindahan wilayah administrasi empat pulau tersebut ke Sumatera Utara. Politikus Partai NasDem itu mengatakan sejak 1992 pulau-pulau itu masuk wilayah Aceh. Keputusannya ditandatangani Menteri Dalam Negeri Rudini.
Muslim menduga ada aroma bisnis dalam pemindahan administrasi empat pulau itu ke Sumatera Utara. Ia mendengar empat pulau itu memiliki kandungan minyak dan gas bumi. Ia pun mengungkap ada rencana investasi besar dari Uni Emirat Arab di empat pulau tersebut.
“Gasnya banyak di situ. Dubai sudah mau berinvestasi di sana,” kata Muslim melalui keterangan di akun Instagram. Tenaga ahlinya membolehkanTempo diperbolehkan mengutipnya.
Guru besar sosiologi Universitas Syiah Kuala, Humam Hamid, mengatakan empat pulau itu memang punya potensi strategis, baik dari sumber daya alam, posisi geografis, maupun peluang ekonomi-politik di masa depan. Menurut dia, secara geografis, pulau-pulau ini berada di antara perairan paling aktif dalam lintasan pelayaran regional di pesisir barat Sumatera. “Jalur ini bukan hanya penting untuk nelayan lokal, tapi juga untuk pelayaran niaga dan pergerakan strategis maritim,” katanya.
Secara sumber daya, perairan di sekitar pulau memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup tinggi. Humam menyebutkan nelayan dari Aceh Singkil hingga Sibolga telah lama menggantungkan hidup mereka dari kawasan ini. Mereka menjadikan wilayah ini bagian dari ekonomi perikanan rakyat.
Dari beberapa laporan teknis kelautan, kawasan ini bahkan teridentifikasi sebagai bagian dari marine biodiversity corridor yang relatif masih lestari. “Ini potensi ekologis sekaligus nilai ekonomi jangka panjang,” kata Humam saat dihubungi Tempo pada Kamis, 12 Juni 2025.
Humam mengatakan tidak ada warga yang bermukim secara permanen di empat pulau tersebut. Pulau-pulau itu lebih merupakan wilayah singgah dan transit, terutama bagi nelayan, bukan tempat bermukim. Namun, meskipun kosong dari permukiman tetap, pulau-pulau ini bukan ruang kosong secara sosial.
Pulau-pulau tersebut, kata Humam, hadir dalam keseharian masyarakat pesisir sebagai bagian dari wilayah hidup, ruang jelajah, dan medan simbolis. “Lanskap pulau-pulau yang alami dan nyaris tak terjamah menawarkan kemungkinan sebagai destinasi ekowisata atau konservasi laut yang sangat potensial."
Akademikus Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Muhammad Alkaf, juga menyebutkan potensi pariwisata cukup besar di keempat pulau tersebut. Sebab, kata Alkaf, empat pulau itu mirip di antara perbatasan Bali dengan Lombok jika ditinjau dari luar.
Alkaf memberi contoh sempat ada kesepakatan investasi antara pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab di bidang pariwisata, khususnya pengembangan Aceh Singkil, pada 2021, yang dijajaki Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut memungkinkan kerja sama ini mencakup pembangunan resor di pulau kosong yang akan menarik kunjungan wisatawan UEA.
Laporan Tempo pada 5 Maret 2021 menyebutkan kerja sama itu disepakati dalam Business Forum Indonesia Emirates Amazing Weeks yang digelar di Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazroui serta para pelaku bisnis. Luhut menerangkan Indonesia, yang diwakili Gubernur Aceh, dan pelaku usaha UEA telah menandatangani letter of intent. Nilai investasi pada proyek tersebut mencapai US$ 300-500 miliar.
Menurut Alkaf, kabar mengenai potensi migas yang muncul adalah bagian dari memori yang terendam orang terhadap konfliknya. Alkaf mengingatkan Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Muhammad di Tiro sejak 1976 muncul atas keresahan warga Aceh yang tidak sejahtera.
Salah satu penyebab munculnya gerakan itu, kata Alkaf, adalah pengelolaan sumber daya alam oleh pusat. Adapun GAM membubarkan sayap militernya tak lama setelah Perjanjian Perdamaian Helsinki dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025.Tempo/Imam Sukamto
“Sebab, bagi orang Aceh, mungkin, ya. Kalau saya sebagai orang Aceh melihat memang ada sensitivitas, romansa, dan romantisisme itu. Ditambah frustrasi terhadap kondisi material hari ini,” kata dosen ilmu politik itu saat dihubungi Tempo pada Kamis, 12 Juni 2025.
Tito menolak memberi tanggapan saat acara konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Juni 2025, soal klaim Sumatera Utara atas empat pulau yang secara historis bagian dari Aceh tersebut. “Nanti dipotong. Sepotong, kata-katanya ditulis kisruh, padahal itu masalah yang harus diselesaikan. Bukannya kisruh, seolah-olah kami bikin kisruh," katanya.
Sebelumnya, Tito menyambut positif wacana kerja sama Pemprov Sumatera Utara dan Aceh dalam mengelola potensi migas di wilayah perbatasan kedua provinsi tersebut. Tito mengatakan inisiatif seperti ini sejalan dengan pendekatan pemerintah pusat yang mengedepankan penyelesaian batas wilayah berbasis kesepakatan daerah.
"Saya belum pernah dengar sebelumnya (soal migas). Tapi itu sangat bagus. Kalau seandainya dari bawah sendiri menyelesaikan, kami di pusat akan sangat senang. Itu memang yang kita harapkan dalam setiap penyelesaian batas wilayah, adanya win-win solution antardaerah," ujar Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2025.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali tidak mau banyak berkomentar saat dihubungi Tempo pada Kamis, 12 Juni 2025. Dia menyatakan penegasan batas tidak meneliti kandungan alam.
Mengenai kelanjutan MoU pariwisata yang disepakati Luhut pada 2021, Safrizal mengatakan lokasi investasi Uni Emirat Arab tidak berdekatan dengan empat pulau itu. ”Jauh, 78 kilometer. Lokasi UEA di gugusan Pulau Banyak. Sedangkan lokasi ini berbeda. Posisinya di depan pantai Tapanuli Tengah,” katanya melalui pesan pendek.
Adapun Bobby Nasution masih berkukuh kedatangannya ke Aceh awalnya bukan untuk mengajak bekerja sama. Menurut dia, kerja sama dilakukan kalau semua pulau menjadi milik dan dikelola Provinsi Sumatera Utara. “Mau dibahas di Sumut, di Aceh, enggak bakal beres ini barang. Makanya kami bahas di Jakarta," kata mantan Wali Kota Medan itu setelah sidang paripurna di DPRD Sumatera Utara, Kamis, 12 Juni 2025.
Menurut Bobby, secara geografis, sektor pariwisata keempat pulau tersebut menjanjikan. Mengenai kandungan migas, Bobby belum bisa memastikannya. “Kalau enggak pegang data, saya enggak berani menyampaikan,” kata adik ipar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Tim survey dari Kementerian Dalam Negeri bersama utusan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Aceh mengunjungi empat pulau di Singkil yang diperebutkan oleh Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, Juni 2022. Diskominfo Aceh Singkil
Budayawan asal Aceh, Azhari Aiyub, mengingatkan pendekatan pengelolaan wilayah ini tidak bisa hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Sebab, kata dia, kawasan pesisir pantai barat Sumatera sudah tertekan oleh aktivitas pertambangan, tongkang batu bara, dan ekspansi perkebunan sawit.
Azhari menyebutkan keempat pulau ini berada di antara dua kawasan strategis: Taman Nasional Gunung Leuser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil , salah satu rawa gambut terbesar di Sumatera. Sungai-sungai kecil yang mengalir dari kawasan ini menuju Samudra Hindia menopang kehidupan masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara.
“Maka, apa pun bentuk pengembangan ke depan, siapa pun yang mengelola, keberlanjutan ekosistem dan antisipasi terhadap perubahan iklim harus menjadi pertimbangan utama.” katanya. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar