DPR Minta Evaluasi hingga Langkah-langkah Teknis Penanganan Tambang Raja Ampat Disampaikan Terbuka
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk lebih proaktif dalam merespons polemik terkait keseluruhan aktifitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurutnya, KLH memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas utama di kawasan konservasi tersebut.
“Sebagai kementerian yang memegang otoritas dalam aspek lingkungan, KLH perlu memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat,” ujar Alfons dikutip dari keterangannya, Selasa, 10 Juni 2025.
Dia menjelaskan KLH berperan dalam memberikan persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan menjadi tanggung jawab dan memerlukan peran aktif dari KLH.
Dia mengingatkan bahwa informasi yang beredar juga perlu diluruskan, termasuk soal lokasi pertambangan yang ternyata berada di wilayah berbeda dengan kawasan konservasi yang menjadi destinasi wisata utama Raja Ampat.
Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibu.
“Ini penting agar masyarakat memahami konteks yang sebenarnya, dan tidak terjadi simpang siur antara isu tambang dan pariwisata,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Alfons berharap KLH dapat menyampaikan secara terbuka hasil evaluasi teknis serta langkah-langkah mitigasi yang telah atau akan diambil.
“Keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan bertanggung jawab dalam soal pertambangan dan kawasan konservasi serta menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat,” jelasnya.
Labih lanjut Alfons menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendorong sinergi antara KLH dan serta sektor terkait agar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di kawasan sensitif seperti Raja Ampat dapat berjalan secara komprehensif dan akuntabel.
Indonesia Revokes Mining Permits of 4 Companies in Raja Ampat
The Indonesian government has officially revoked the mining business permits (IUP) of four companies operating in Raja Ampat, Southwest Papua.
VIVA.co.id
10 Juni 2025
/data/photo/2025/06/20/685566de7845f.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar