HIPMI Minta Waspadai 'Framing' Asing di Isu Tambang Raja Ampat
tirto.id - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira, meminta masyarakat untuk mewaspadai kampanye asing yang menyuarakan isu anti tambang dengan kedok menyuarakan hak lingkungan hidup.
Menurutnya, kampanye lingkungan hidup yang menghentikan laju industri tambang kerap dimanfaatkan oleh aktor asing sebagai alat politik dan kepentingan ekonomi.
"Tak dapat dimungkiri, kampanye lingkungan kerap dimanfaatkan sebagai alat politik dan ekonomi oleh aktor asing," kata Anggawira dalam keterangan pers, Senin (9/6/2025).
Anggawira menegaskan jika kampanye lingkungan hidup yang mengerdilkan kegiatan tambang nasional memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas hilirisasi yang masuk dalam salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Framing negatif terhadap industri tambang nasional dapat berdampak pada citra investasi, daya saing global, dan stabilitas kebijakan hilirisasi," kata dia.
Dirinya menegaskan bahwa pengusaha maupun pemerintah tidaklah antikritik dari masyarakat. Namun dia mensyaratkan bahwa kritik harus bersifat membangun dan tidak boleh mengganggu kepentingan nasional dengan narasi berimbang tanpa maksud untuk menjatuhkan pihak manapun.
"Kita harus waspada dan tegas. Kritik yang membangun harus diterima, tetapi jangan sampai kepentingan nasional digerogoti lewat narasi yang tidak berimbang. Apalagi jika dilakukan oleh pihak yang justru di negara asalnya menjalankan praktik ekstraktif tanpa kontrol lingkungan ketat," kata dia.
Oleh karenanya, dia menegaskan dalam mengelola tambang, Indonesia tidak boleh bergantung pada narasi asing. Menurutnya, yang dibutuhkan Indonesia adalah perlindungan hukum bagi usaha tambang sehingga bisa terjaga secara legalitas dan sah secara hukum.
"Kita butuh tambang yang legal, berkelanjutan, inklusif, dan modern. Kita juga butuh publik yang objektif dan tidak terjebak pada generalisasi akibat satu-dua kasus," kata dia.
Dia menuntut pemerintah untuk berpihak pada perusahaan tambang yang taat hukum dan melaksanakan usaha secara legal serta memberikan insentif kepada negara. Selain itu, Anggawira juga meminta pemerintah untuk tegas kepada pihak manapun yang melakukan tambang secara ilegal dan berpotensi merusak lingkungan.
"Pemerintah harus melindungi perusahaan yang patuh hukum dan memberikan insentif nyata bagi mereka yang menerapkan praktik terbaik. Di saat yang sama, penegakan hukum terhadap pelanggaran harus tegas tanpa pandang bulu," kata dia.
Baca juga artikel terkait HIPMI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin
tirto.id - Ekonomi
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Hendra Friana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar