Kena Larangan Masuk AS, Menlu Iran Sebut Trump Rasis - Beritasatu

 Dunia Internasional,

Kena Larangan Masuk AS, Menlu Iran Sebut Trump Rasis

Teheran, Beritasatu.com - Pemerintah Iran mengecam larangan perjalanan yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap warga negara Iran dan 11 negara lainnya. Sebagian besar negara yang terkena larang adalah Timur Tengah dan Afrika.

ADVERTISEMENT

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Alireza Hashemi-Raja mengatakan, tindakan tersebut adalah mentalitas supremasi dan rasis di antara para pembuat kebijakan Amerika.

"Keputusan tersebut menunjukkan permusuhan yang mendalam dari para pembuat keputusan Amerika, terhadap orang-orang Iran dan Muslim," kata dia seperti dilansir dari AFP, Sabtu (7/6/2025).

Selain Iran, larangan AS tersebut juga menargetkan warga negara Afghanistan, Myanmar, Chad, Kongo-Brazzaville, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Larangan sebagian juga diberlakukan pada pelancong dari tujuh negara lain, termasuk Laos.

Hashemi-Raja mengatakan, kebijakan tersebut melanggar prinsip dasar hukum internasional, dan merampas hak ratusan juta orang untuk bepergian hanya berdasarkan kewarganegaraan atau agama mereka.

Dia pun menyebut larangan tersebut diskriminatif dan akan masalah internasional bagi pemerintah AS, tanpa menjelaskan lebih lanjut masalah yang dimaksud.

Sekadar informasi, Presiden Trump telah menandatangani pengumuman resmi (proklamasi) yang melarang masuknya warga negara dari 12 negara dan membatasi masuknya warga dari tujuh negara lainnya ke Amerika Serikat.

Kebijakan baru ini mulai berlaku pukul 00.01 pada Senin (9/6/2025) dan diberlakukan untuk melindungi warga negara Amerika dari ancaman keamanan. Demikian pernyataan resmi Gedung Putih, Jumat (6/6/2025).

Trump menjelaskan bahwa larangan ini merupakan respons terhadap serangan bom molotov di Boulder, Colorado, pada 1 Juni 2025 lalu. Serangan terjadi saat unjuk rasa mendukung sandera Israel yang ditawan Hamas di Jalur Gaza. Pelaku dilaporkan memasuki Amerika secara ilegal.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu