JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan launching Sekolah Rakyat pada Juli 2025.

Ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap I di Bulan Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap Ia dan 37 titik lokasi pada tahap Ib. 

Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Adapun untuk proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar/guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan, sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi.

“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata Agus Jabo, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring dan dihadiri oleh berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Selasa (10/6/2025).

Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos, Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu layanan Sentra.

“Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di Sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujarnya, dikutip dari kemensos.go.id.

Masih Bersifat Sementara

Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibuka di Juli mendatang ini bersifat sementara, sedangkan Sekolah Rakyat yang permanen adalah yang lahannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah. 

“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” terangnya.

Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).