Tutup Selisih Defisit APBN 2026, Pemerintah Diprediksi Andalkan Utang - Beritasatu

 

Tutup Selisih Defisit APBN 2026, Pemerintah Diprediksi Andalkan Uang

Jakarta, Beritasatu.com - Strategi kebijakan fiskal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dinilai masih mempertahankan defisit anggaran yang cukup lebar. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran utang akan kembali menjadi andalan utama untuk menutup kekurangan penerimaan negara.

ADVERTISEMENT

Ekonom senior Bright Institute Awalil Rizky menyoroti target defisit APBN 2026 berada pada kisaran 2,48%-2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Bahkan dalam jangka menengah 2027-2029, defisit masih dipertahankan dalam rentang yang lebar, yaitu 2,35%-2,44%.

"Rata-rata defisit 2005-2014 hanya 1,19%. Jadi kalau sekarang masih tinggi, wajar jika pembiayaan utang akan terus dibutuhkan," katanya, Kamis (29/5/2025).

Awalil juga mencatat, pembiayaan utang selama ini melebihi angka defisit APBN. Misalnya pada APBN 2025, meskipun defisit yang direncanakan hanya Rp 616,19 triliun, pembiayaan utang yang dilakukan mencapai Rp 775,87 triliun.

“Itu artinya ada utang baru yang digunakan tidak hanya untuk menutup defisit, tetapi juga untuk membayar utang lama,” jelasnya.

Hingga akhir 2024, rasio utang Indonesia telah menyentuh 39,75% terhadap PDB. Target penurunan menjadi 39,43% pada APBN 2025 kini diragukan bisa tercapai.

Dengan banyaknya program baru yang berbiaya tinggi, Awalil memprediksi rasio utang bisa menembus 40% pada akhir 2025.

Sementara itu, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 mencapai US$ 427,5 miliar (sekitar Rp 7.000 triliun). Itu artinya naik 5,1% secara tahunan (year on year/YoY).

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebutkan, meski ULN masih dalam batas wajar, tekanan nilai tukar, suku bunga global, dan keberlanjutan fiskal tetap menjadi risiko utama.

“Jika persepsi pasar terhadap risiko gagal bayar meningkat, yield surat utang negara bisa naik. Implikasinya, bunga utang yang harus dibayar pemerintah dan swasta juga membengkak,” terang Josua.

Para ekonom sepakat pengelolaan utang harus berkelanjutan, disertai dengan optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja. Keseimbangan antara belanja produktif dan pengendalian utang menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu