Belum Dapat Investor, Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Masih Tertunda - TribunNews
Belum Dapat Investor, Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Masih Tertunda - TribunNews

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan pemerintah belum bisa memastikan waktu dimulainya proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya pendanaan yang memadai.
“Kereta cepat tentunya harus dilakukan visibilitas study yang utuh, yang komprehensif. Ini membutuhkan proses karena kita tidak ingin perencanaan yang tidak matang. Ini proyek besar,” kata AHY di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/7/2025).
AHY menyebut proyek ini akan menyedot anggaran besar, sehingga pemerintah masih berusaha mencari sumber-sumber pendanaan yang solid dan berkelanjutan, termasuk melalui investor.
“Saya tentunya berupaya bersama jajaran Kemenko Infrastruktur untuk mendapatkan sumber investasi baru,” ungkapnya.
Baca juga: Cak Imin Kaget Ada PSK di IKN: Waduh!
Selain itu, pemerintah masih mengkaji studi kelayakan secara menyeluruh guna menghindari risiko perencanaan yang terburu-buru.
Menurut AHY, proyek ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi di jalur yang dilewati.
“Ini akan membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, AHY mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp200 miliar bagi Kemenko Infrastruktur dalam RAPBN 2026.
Penambahan ini akan menaikkan pagu anggaran kementeriannya menjadi Rp315,9 miliar, dari semula Rp115 miliar.
“Untuk 2026 kami juga memohon adanya anggaran tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Selain Kereta Cepat, Ini Proyek Infrastruktur Prioritas Lainnya
Dalam pemaparannya di hadapan DPR, AHY menjabarkan sejumlah program prioritas lain yang akan didorong Kemenko Infrastruktur ke depan:
Pemerataan pembangunan kewilayahan, termasuk urusan agraria seperti pertahanan, pertanian, dan perkebunan.
Pengembangan konektivitas dan transportasi multimoda.
Pembangunan infrastruktur dasar: jalan, jembatan, bendungan, irigasi, serta perumahan dan permukiman.
Proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa, yang menjadi flagship program Presiden Prabowo Subianto.
“Konsep Giant Sea Wall ini akan terus dikembangkan untuk memperkuat perlindungan pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Jawa Timur,” kata AHY.
Baca juga: Trump Ancam Terapkan Tarif Tambahan ke BRICS, Termasuk RI, Sri Mulyani: Masih Proses Pembicaraan
Dukungan Politik Diperlukan

AHY berharap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bisa memberikan dukungan terhadap penambahan anggaran tersebut.
Ia menegaskan pentingnya anggaran itu untuk mempercepat implementasi berbagai proyek strategis nasional.
“Dari total pagu indikatif yang ditetapkan Rp115 miliar dengan usulan tambahan Rp200 miliar, totalnya sekitar Rp315,9 miliar untuk 2026. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan,” ujarnya.