Dedi Mulyadi Diserang Siswa Gara-gara Larang Study Tour: Saya Nggak Ada Masalah Dicaci Maki - Halaman all - Wartakotalive
Pendidikan,
Dedi Mulyadi Diserang Siswa Gara-gara Larang Study Tour: Saya Nggak Ada Masalah Dicaci Maki - Halaman all - Wartakotalive
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melarang seluruh sekolah di Jawa Barat melakukan study tour menuai protes dari sebagian siswa.
Media sosialnya dihujani beragam keluhan hingga diserang habis-habisan oleh siswa.
Terkait hal tersebut, Dedi Mulyadi yang kini tengah menjalani retreat di Magelang, Jawa Tengah angkat bicara.
Lewat status instagramnya @dedimulyadi71 pada Senin (24/2/2025), pria yang akrab disapa Kang Dedi itu menyampaikan pesan kepada para siswa.
Dirinya mengungkapkan kebijakan ini mungkin akan menimbulkan kekecewaan di kalangan siswa yang sudah merencanakan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Namun, bagi Dedi, keputusan ini diambil demi kebaikan bersama, terutama untuk meringankan beban ekonomi orangtua siswa.
"Saya nggak ada masalah dicaci maki, dibilang Dedi Mulyadi atau apapun yah, nggak ada masalah," ungkap Kang Dedi lewat status instagramnya @dedimulyadi71 pada Senin (24/2/2025).
Dedi Mulyadi menekankan banyak orangtua di Jawa Barat yang memiliki penghasilan terbatas, bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Oleh karena itu, larangan study tour ini dimaksudkan untuk menghindari beban utang yang bisa menambah kesulitan mereka.
Ia menambahkan, meskipun siswa dari keluarga yang lebih mampu tidak akan merasa masalah dengan larangan ini, namun bagi mereka yang kurang mampu, hal tersebut bisa berdampak besar.
"Karena saya ini orangtua, tindakan-tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua, anda para siswa yang kaya-kaya mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga," jelasnya.
"Tetapi bagi mereka yang orangtuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu harus menimbulkan beban utang, bank emok, pinjol, bank keliling dan Jawa Barat yang pertama untuk itu," beber Kang Dedi.
Lebih lanjut, Kang Dedi menyatakan pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada kesenangan sesaat, tetapi pada pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk masa depan.
Sehingga menurutnya ada kalanya anak-anak akan merasa kesal atau tidak puasa dengan kebijakan orangtua.
Namun hal itu katanya akan terasa manfaatnya ketika anak-anak sudah dewasa dan memasuki usia produktif.
"Tentunya sebagai orangtua seluruh tindakannya bisa jadi anaknya marah diarahkan untuk bagaimana memasak, bagaimana berkebun, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan, bagaimana diajarkan kerja, bagaimana membuat robot dan sejenisnya," ungkap Kang Dedi.
"Tetapi seluruh kemarahan itu akan menjadi kebahagiaan ketika anda sudah dewasa, anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orangtua yang membangun arah pendidikannya yang jelas bagi anak-anaknya," jelasnya.
Postingan Kang Dedi pun ramai ditanggapi masyarakat.
Sebagian besar mendukung kebijakan Kang Dedi soal pelarangan study tour bagi siswa.
Sebagian lainnya mendukung pelaksanaan study tour karena sudah menjadi kurikulum dan kesepakatan pihak sekolah dan orangtua siswa.
@rajibsz07: study tour udah ada persetujuan dari orang tua pa udah di vote juga sama siswa jadi tidak ada pihak yang dirugikan
@susikusadalina: Memang pa orang tua banyak tanggung Ngan,,tapi kami juga senang' kalau melihat anak bahagia,tau lingkungan di luar daerah,,, mohon kebijaksanaan bapak tingkatkan kualitas kehidupan warga nya,, Dan gratiskan biaya pendidikan,,,,,kalau study tour itu kembali kan ke sekolah masing-masing,,,
@dettyrachmat: Saya setuju dg kebijakan pa gubernur.krn dg study tour itu memberatkan sy sbg orang tua.untuk biaya study tour anak pertama sj blm lunas pinjam ke koperasi,eh ini anak ke dua study tour lg.pinjam lg ke koperasi.untung bendahara koperasinya baik mau ngasih pinjaman,padahal pinjaman yg pertama sj blm lunas.
Tak Segan Pecat Kepala Sekolah
Terkait dengan pelanggaran aturan, Dedi mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah, baik SMA maupun SMK, telah melanggar surat edaran mengenai larangan study tour.
Berdasarkan data terhimpun, dirinya mencatat ada sebanyak 111 SMA dan 22 SMK yang tetap melaksanakan kegiatan kunjungan industri meskipun telah dilarang.
"Nah selanjutnya, berapa sih Kang Dedi jumlah siswa sekolah yang pergi keluar provinsi itu? namanya piknik itu? study tour itu?" tanya Kang Dedi.
"Jumlah SMA-nya yang melanggar surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, Pak Pj (Gubernur Jawa Barat) waktu itu 111 SMA dan SMK-nya dengan alasan kunjungan industri itu 22 SMK," bebernya.
Sebagai respons, Dedi memerintahkan UPTD dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi dan memutuskan tindakan tegas, termasuk pemberhentian sementara atau permanen bagi kepala sekolah yang melanggar.
"Apa tindakannya? kami sudah memerintahkan UPTD, inspektorat untuk melakukan telaah sejauh mana pelanggaran yang dilakukan, sehingga kami tidak akan segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen," jelas Kang Dedi.
"Kemudian, kalau sudah diberhentikan, apa kepala sekolah tugasnya? Kembali mengajar menjadi guru biasa, nggak ada problem, itu sama seperti rektor bisa jadi dosen biasa, politisi mantan Ketua DPRD bisa jadi anggota biasa," ujarnya santai.
Kang Dedi juga mengingatkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan kawasan industri terbesar di Pulau Jawa.
Oleh karena itu, dirinya merasa heran mengapa pihak sekolah tetap melaksanakan studi tour atau studi indutri keluar kota, bukan di Jawa barat.
"Kemudian kalau SMK itu kan study industri, kunjungan industri, saya katakan, industri itu di Jabar paling banyak, industri apa aja ada," ungkap Kang Dedi.
"Jadikan aneh, industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah-Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat, kok orang Jawa Barat study-nya ke luar Jawa, studi-nya kok keluar Jawa Barat, kan menjadi aneh," jelasnya.
"Nah ini logika-logika yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip filsafat pendidikan, arah kebijakan pendidikan," tegas Kang Dedi.
Terkait hal tersebut, Kang Dedi mengingatkan kepada pihak sekolah di Jawa Barat agar satu visi dalam mengembangkan pendidikan.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan dana triliunan rupiah dalam setiap tahun dalam bidang pendidikan.
Salah satu tujuannya untuk meringankan beban orangtua terhadap pendidikan yang dijalani anaknya.
"Buat apa pemerintah mengeluarkan uang triliunan? kalau pada akhirnya siswa menghambur-hamburkan uang triliunan untuk kepentingan diri dan kesenangan hidupnya saja, termasuk juga barangkali bisa jadi kepentingan-kepentingan dari oknum-oknum guru, oknum kepala sekolah," ungkap Kang Dedi.
"Nah, untuk itu yang saya tekankan di sini adalah bahwa kita ingin membangun masa depan yang baik dengan sikap pendidikan yang baik. Dan kalau ada uang tidak dihambur-hamburkan tetapi digunakan untuk investasi demi kepentingan masa depan," tutupnya.
Tak Hanya Pecat Kepsek SMA 6 Depok, Ini Perintah Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi tak hanya mengumbar janji.
Sesuai ultimatumnya, dirinya langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok sesaat dirinya dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis (20/2/2025).
Surat pemecatan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi pada hari pertama sebagai gubernur Jawa Barat.
"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," ujar Dedi di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025).
Dikutip dari Kompas.com, Dedi tak hanya memecat Kepala Sekolah SMA 6 Depok, dirinya juga memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi terkait study tour.
Investigasi dilakukan untuk mendalami soal dugaan pungutan terhadap siswa.
"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," kata Dedi.
"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," ujar dia.
Diketahui, 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat menuju Surabaya, Jawa Timur, dalam rangka Kunjungan Objek Belajar (KOB) selama delapan hari hingga Senin (24/2/2025).
Keputusan ini tetap dilakukan meski Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi mengimbau agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour melalui akun Instagram pribadinya.
Ultimatum Dedi Mulyadi
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi secara tegas melarang pihak sekolah se-Jawa Barat melaksanakan study tour.
Apabila tetap melaksanakan study tour dan mengabaikan perintahnya, pria yang akrab disapa Kang Dedi itu bakal memberikan sanksi sesaat dirinya resmi dilantik pada 20 Februari mendatang.
Ultimatum itu disampaikan Kang Dedi lewat status instagramnya @dedimulyadi71 pada Senin (17/2/2025).
Dalam postingannya, awalnya Kang Dedi mengulas soal study tour yang akan dilakukan oleh pihak sekolah SMAN 6 Depok.
Diungkapkannya, study tour sekolah ke Bali itu sangat memberatkan orangtua siswa, lantaran biaya yang harus dikeluarkan seorang siswa mencapai Rp 3 juta.
Biaya tersebut katanya belum termasuk uang saku yang diyakininya bisa sampai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per orang siswa
Sehingga uang yang harus dikeluarkan orangtua siswa diperkirakannya dapat mencapai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta.
"Ongkosnya mencapai Rp 3 juta, kalau ditambah menjadi uang saku bisa menjadi Rp 5,5 juta atau Rp 4,5 juta," ungkap Kang Dedi.
Namun, perintah Kang Dedi kepada pihak sekolah se-Jawa Barat untuk tidak melakukan study tour justriu mendapatkan kritik tajam dari pihak Komite Sekolah SMAN 6 Depok.
Pernyataan Kang Dedi disebut Komite Sekolah SMAN 6 Depok tidak tepat lantaran study tour masuk dalam kurikulum sekolah dan terdapat subsidi bagi siswa tidak mampu.
Meski begitu, Kang Dedi mengaku tidak tersinggung.
Dirinya justru menyampaikan terima kasih.
"Ada komite sekolah yang mengatakan ucapan saya tidak tepat terkait informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan," kata Kang Dedi.
"Saya terima kasih juga (telah dikritik), kenapa? Karena ini orangtua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya, untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali. Terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget," sindir Dedi.
"Orang lain orangtuanya protes karena kemahalan, ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal. Ini tentu menunjukkan kelas ekonomi di sekolah tersebut sangat mapan orangtua siswanya," kata Dedi Mulyadi.
Namun Demul menegaskan bahwa pelajaran PPKN tidak perlu dilakukan jauh-jauh ke Bali.
"Pelajaran PPKN bisa di lingkungan kita, membantu orang tuanya beresin rumah itu adalah PPKN, berkunjung tetangga siapa tahu tetangganya tidak punya beras itu PPKN," jelasnya.
Menurut Dedi Mulyadi, perjalanan siswa ke Bali merupakan piknik.
Dirinya pun tidak melarang orangtua yang ingin anaknya piknik hingga ke Bali.
"Tapi lebih baik selenggarakan saja oleh orangtuanya, anak-anaknya didampingi oleh orangtuanya pergi ke Bali. Dampingi saja piknik biasa, jangan bawa-bawa nama sekolah, cukup orangtuanya," tegas Demul.
Kemudian apabila guru-gurunya juga ingin pergi ke Bali, maka lakukan dengan biaya sendiri.
"Kalau gurunya pergi ke Bali kemudian mendapat transport dari orangtuanya, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang," tegasnya.
Demul juga menegaskan bahwa orangtua yang memiliki kemampuan ekonomi seperti sekolah-sekolah di Depok yang akan study banding tidak semuanya.
"Banyak sekolah-sekolah lain yang orang tuanya itu harus ngutang ke sana ke mari untuk pergi anaknya piknik," kata dia.
Sebagai Gubernur Jabar yang sebentar lagi dilantik, Dedi Mulyadi pun harus memikirkan orangtua di sekolah lain yang ada di Jawa Barat.
"Yang harus saya pikirkan bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya-kaya. Tapi sekolah yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, yang bisa jadi tidak semua orangtunya kaya seperti SMA di Depok, yang dipimpin oleh komite sekolahnya," jelasnya.
Ia juga mengultimatum pihak sekolah yang tetap memaksakan study tour.
"Kalau sekolah tetap akan melaksanakan, gurunya tetap akan berangkat, ya tanggal 20 Februari saya dilantik, dan saya akan membuat surat edaran," kata dia.
"Di dalamnya, bagi sekolah, guru, kepsek yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas. Karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan," tandas Dedi Mulyadi.
Pernyataan Kang Dedi ditanggapi ramai masyarakat.
Pro dan kontra pun bersusulan memenuhi kolom komentar postingannya.
@arie_dania88: PAK SAYA KEPENGEN BGT KLO SISTEM ADA NYA KOMITE LEBIH BAIK DIBUBARKAN SAJA..KARNA TDK MENUNTUT KEMUNGKINAN ADANYA PUNGUTAN LIAT YG BERKEDOK UNTUK MENUNJANG KEGIATAN SEKOLAH ATAU PEMBANGUNAN SEKOLAH.
Saya setuju pak..bnyk sekolah yg mengatas nama kan studytour dari sekolah dan untuk tugas sekolah tapi seakan2 hanya rekreasi semata..belom lagi para guru yg ikut sebagai pemdamping diongkosin dari uang murid. klo ga ikut murid ditdk mendapatkan nilai yg akhirnya mau ga mau org tua harus maksain ikut n utang sana sini.
@adangdarusalam: Berarti yg setuju, pelakunya
@irvanoipank: Betul Pa saya setuju sama Bapak Gubernur @dedimulyadi71, ga semua orang tua sekolah di depok juga org kaya
Ultimatum Kang Dedi
Terkait larangan study tour, Kang Dedi akan membuatkan surat edaran perihal langkah tegas terhadap sekolah-sekolah di Jawa Barat agar tidak memaksakan study tour.
"Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan," tegas Kang Dedi dikutip dari Kompas.com.
Dirinya menegaskan larangan sekolah untuk menggelar study tour merupakan suatu hal yang bersifat umum.
Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada sekolah yang ikut-ikutan apabila nanti menyasar satu sekolah tertentu saja.
"Nanti jadi repot," jelasnya.
Apabila orangtua ingin anaknya piknik, lanjut Dedi, tidak ada masalah karena itu hak setiap orang.
Namun lebih baik selenggarakan secara pribadi oleh orangtuanya. Anak-anaknya didampingi langsung oleh orangtuanya pergi ke Bali.
"Dampingi saja, piknik biasa jangan bawa nama sekolah. Cukup orangtuanya. Lalu bagaimana gurunya? Boleh pergi ke Bali tapi dengan biaya sendiri," kata Dedi.
Menurut dia, kalau guru pergi ke Bali kemudian mendapat transportasi dari orangtua siswa, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang.
Dedi meminta semua pihak harus memahami bahwa tidak semua sekolah punya kemampuan ekonomi seperti SMAN 6 Depok yang akan study tour.
Masih banyak sekolah-sekolah lain yang orangtua siswanya harus ngutang ke sana kemari untuk anaknya pergi study tour.
"Untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya sebentar lagi jadi Gubernur Jawa Barat," kata dia.
Hal yang harus dipikirkan Dedi, bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya, melainkan ada juga sekolah lain yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon.
"Bisa jadi di sekolah tersebut orangtuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya," jelas Dedi.
Ketua Komite SMAN 6 Depok Minta Kang Dedi Jangan Asal Komentar
Pernyataan Kang Dedi merujuk sikap Ketua Komite SMAN 6 Depok, Eko Pujianto.
Eko menilai Kang Dedi yang melarang kegiatan study tour bagi SMAN 6 Depok tidak bijaksana.
Eko meminta kepada Dedi Mulyadi tak asal melarang study tour yang sudah dilaksanakan sekolah itu sejak dulu.
Eko pun menegaskan study tour itu sudah ada dalam kurikulum sekolah.
Sehingga Dedi Mulyadi tidak bisa begitu saja membatalkan agenda tersebut.
"Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," kata Eko.
Apalagi kata dia, pihak orangtua siswa juga melakukan subsidi bagi siswa yang kurang mampu.