- Israel tengah mempersiapkan diri membangun apa yang disebut "kota kemanusiaan" di reruntuhan Rafah di Jalur Gaza selatan. Di sanalah, seluruh penduduk daerah kantong Palestina itu akan dipindahkan.

Rencana itu diungkap Menteri Pertahanan negara penjajah itu, Israel Katz.

Kritikus inisiatif itu segera mencap "kota" itu sebagai kamp interniran dan memperingatkan tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.

"Kota kemanusiaan itu diharapkan awalnya akan menampung sekitar 600.000 warga Palestina – terutama orang-orang terlantar yang tinggal di daerah pesisir Mawasi di barat laut Rafah,” ujar Katz kepada wartawan pada hari Senin (7/7/2025).

Akhirnya, semua dari sekitar 2,2 juta warga Gaza akan ditempatkan di "kota," yang akan diamankan oleh militer Israel dari jarak jauh dan dijalankan organisasi internasional yang tidak disebutkan, menurut menteri negara penjajah itu.

“Warga Palestina akan menjalani pemeriksaan sebelum ditempatkan di kota itu untuk memastikan tidak ada anggota Hamas yang menyelinap masuk,” ungkap Katz.

“Skema tersebut pada akhirnya dirancang untuk menggusur seluruh penduduk Gaza dan mendorong mereka untuk beremigrasi secara sukarela dari daerah kantong itu ke tempat lain,” ujar menteri itu mengakui.

“Mereka yang berakhir di zona itu tidak akan diizinkan untuk kembali ke bagian lain Gaza,” ungkap dia.

Kementerian Pertahanan Israel telah mulai merencanakan zona itu, menurut Katz.

Namun, otoritas negara itu belum membuat pernyataan publik tentang skema itu atau mengatakan apakah itu benar-benar telah disetujui. Juga masih belum jelas kapan rencana itu akan dijalankan.

"Kota kemanusiaan" yang diusulkan itu telah dikritik para pembela dan aktivis hak asasi manusia, yang telah mencapnya sebagai kamp internal dan memperingatkan tentang potensi pelanggaran.

Para pakar menilai rencana Israel itu mirip dengan kamp konsentrasi Nazi Jerman yang dibangun untuk orang-orang Yahudi.

Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka Israel, menyebut skema yang diusulkan itu sebagai "rencana operasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan."

"Sementara pemerintah masih menyebut deportasi itu 'sukarela,' orang-orang di Gaza berada di bawah begitu banyak tindakan pemaksaan sehingga tidak ada keberangkatan dari jalur itu yang dapat dilihat secara hukum sebagai sesuatu yang konsensual," ungkap Sfard kepada Guardian.

Rencana "kota kemanusiaan" muncul setelah Israel menolak usulan Hamas untuk mengubah kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Kelompok pejuang Palestina itu dilaporkan menginginkan kesepakatan itu untuk memastikan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sekitar 50 sandera Israel masih ditawan di Gaza. Kurang dari setengahnya diyakini masih hidup. Selama 21 bulan terakhir, respons militer Israel, yang melibatkan pemboman udara dan artileri berat, serta operasi darat di Jalur Gaza, telah menewaskan 57.000 orang, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan setempat.

Baca juga: Hamas Bom Buldoser Israel di Kota Gaza: Zionis Gagal Patahkan Tekad Rakyat Palestina

(sya)

Iklan - Scroll untuk melanjutkan

Iklan - Scroll untuk melanjutkan