Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan -Beritasatu
Kasus Beras Oplosan Bisa Hambat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan
Jakarta, Beritasatu.com - Beras oplosan kualitas rendah dengan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog disebut dapat mengganggu program pemerintah mengatasi kemiskinan.
Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai pengoplosan beras kualitas rendah ke dalam kemasan SPHP sangat merugikan negara, karena menggagalkan misi utama program subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah keluar dari jerat kemiskinan.
"Ini merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan," kata Eliza seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/7/2025).
Padahal, program tersebut dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Namun praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya.
Akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan, sehingga terpaksa membeli beras mahal yang menggerus belanja mereka untuk kebutuhan pokok lainnya.
"Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus dari pada (beras) 'reject' (kualitas buruk). Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah," tutur Eliza.
Karena itu, dia pun menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas, guna mencegah kebocoran dan penyelewengan.
"Itu mengapa menyalurkan SPHP harus resmi oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kebocoran dan pemalsuan beras reject jadi SPHP," kata Eliza.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu