Menteri HAM Bicara Problem Penolakan MBG di Papua - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai optimistis masalah penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua bisa diatasi.

“Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan," kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, dilansir ANTARA, Kamis (24/7/2025).

Baca juga: Wamendagri Sebut Penolakan MBG di Papua Hanya Masalah Komunikasi

Kata Pigai, masalah penolakan program MBG di Papua terkait manajemen pemasakan menu MBG.

Perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk MBG nantiny bisa diserahkan ke pihak masyarakat Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengaku pihaknya telah menjalankan program Dapur Sehat untuk menunjang kegiatan MBG di wilayahnya, di mana sudah terdapat pemetaan empat titik Dapur Sehat di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Bart Daya.

Baca juga: Orangtua Keluhkan Menu MBG Basi, Kepsek SD di Tangsel: Masalahnya Sudah Selesai

Keempat titik Dapur Sehat itu, kata dia, akan melayani program MBG untuk 24 kecamatan/distrik, 259 kampung, dan satu kelurahan.

"Dari empat titik ini, dua titik sudah pelepasan dan dua titik sedang kami koordinasikan," ucap Ferdinando.

Penolakan MBG di Papua

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, salah satu penolakan terjadi ketika massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, 17 Februari 2025 silam.

Para penolak MBG saat itu lebih memilih pendidikan gratis di Papua ketimbang makan bergizi gratis di Papua.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis Ditolak di Papua, Badan Gizi: Belum Tahu Manfaatnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan orang-orang yang menolak makan bergizi gratis di Papua kemungkinan belum tahu manfaat dari program tersebut.

Meski begitu, Dadan memaklumi mereka yang belum tahu manfaat dari program makan bergizi gratis.

"Nanti yang berhaknya menolak, ya sementara kami maklumi. Dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujar Dadan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025 lalu.

IKN Disebut Istana di Tengah Hutan, Gibran: Hoaks Itu